Sistem KMI disebut dalam debat capres terakhir Minggu, 4 Februari 2024 oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Melihat permasalahan terkait biaya kuliah sekarang ini, Ganjar ingin menghidupkan kembali KMI.
Dengan program tersebut, pinjaman mahasiswa untuk membiayai pendidikan di perguruan tinggi bisa lebih terjangkau. Selain itu, mahasiswa juga bisa melunasi pinjaman saat mereka sudah lulus dan bekerja.
"Modanya seperti Yarnen, bayarnya setelah panen. Panennya apa? Ketika dia sudah lulus," ujar Ganjar pada Debat Capres terakhir di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka liberalisasi yang mesti dihentikan ini menurut saya mesti juga diimbangi dengan proporsionalitas kepada mana yang mampu dan mana yang kurang mampu," sambungnya.
Mengenal KMI
KMI atau Kredit Mahasiswa Indonesia adalah sistem kredit pendidikan bersubsidi dari pemerintah. Program ini dikenalkan pada awal 1982 seperti dilaporkan dalam Student Loans in Higher Education: 2. Asia oleh Maureen Woodhall dari forum pendidikan International Institute of Educational Planning (IIEP), UNESCO, Paris, 1991.
Skema KMI saat itu diterapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara dalam bentuk kredit likuiditas bersubsidi ke Bank Negara Indonesia (BNI) 1946. BNI kemudian berperan menyediakan pinjaman pendidikan ke mahasiswa.
Dorong Mahasiswa Cepat Lulus
KMI muncul untuk mendorong mahasiswa lebih cepat lulus dari perguruan tinggi. Waktu itu, mahasiswa bisa lulus sampai 8-9 tahun atau lebih, sementara 'normalnya' 4-5 tahun saja.
Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan skripsi ternyata dimanfaatkan mahasiswa untuk mencari kerja terlebih dulu. Mereka memanfaatkan kebijakan biaya kuliah minimum PTN bagi mahasiswa periode skripsi atau tugas akhir.
Mengatasi fenomena ini, pemerintah menghadirkan pinjaman mahasiswa bersubsidi. Dananya diambil dari laba tidak terduga akibat tingginya harga minyak saat itu.
Dana tersebut dipakai dengan harapan membantu kebutuhan mahasiswa sehingga bisa berhenti bekerja dan fokus menyelesaikan semua tugas akhir dan persyaratan lulus lain.
Skema KMI
Skema KMI saat itu membuka pinjaman pendidikan bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan 90-110 SKS. Setelah 1985, KMI dibuka untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan 110-120 SKS dari total 140 atau 160 SKS, atau mahasiswa yang sudah menginjak tahun ke-4 atau ke-5 perkuliahan.
Syarat KMI lainnya yaitu surat keterangan tentang keuangan mahasiswa yang diotentikasi petugas daerah setempat, surat keterangan sehat dari dokter, dan surat rekomendasi dari rektor, wakil rektor bidang kemahasiswaan, atau dekan fakultas.
Biaya kuliah di PTN saat itu sekitar Rp 375 ribu - Rp 562 ribu per tahun. Kemudian jumlah pinjaman pendidikan KMI maksimal sebesar Rp 750 ribu per tahun untuk S1, Rp 1,5 juta untuk S2, dan Rp 2,5 juta untuk S3. Bunganya 6 persen per tahun.
Saat lulus, ijazah harus ditahan bank sebagai jaminan. Pembayaran cicilan KMI dibayarkan lulusan perguruan tinggi ke cabang BNI atau bank lain. Jika lulusan tersebut menjadi PNS, maka pemerintah dapat memotong langsung uang cicilan dari penghasilannya setiap bulan.
Hilangnya KMI
Sejumlah kondisi memengaruhi peniadaan KMI, seperti pengaturan ulang kebijakan ekonomi, turunnya harga minyak di pertengahan 1980-an, hingga sistem kredit semester mulai awal 1980-an.
Cepatnya kelulusan mahasiswa tanpa didorong KMI juga dipengaruhi oleh pasar kerja saat itu. Sebelumnya, jumlah lulusan sekolah menengah atas yang sedikit dan pemerintahan sedang berkembang mengakibatkan pemerintah menjadi perekrut utama lulusan pendidikan tinggi.
Pada 1990-an awal, peningkatan kebutuhan tenaga kerja sektor swasta turut meningkat. Namun, yang dicari adalah lulusan yang terspesialisasi di suatu bidang.
Karena over supply lulusan pendidikan tinggi, tingkat pengangguran lulusan sekolah menengah atas meningkat. KMI dalam hal ini dinilai tidak mengantisipasi tingkat pengangguran lulusan pendidikan tinggi dengan baik.
(nir/nwy)