.webp)
Konstitusi bagi sebuah negara berkedudukan sebagai hukum dasar atau fundamendal law yang juga disebut sebagai staatsgrundgesetz. Konstitusi memiliki dua pengertian yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis.
Konstitusi tidak tertulis disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meski tidak tertulis, konvensi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas sistem hukum dan pemerintahan suatu negara.
Kira-kira apa sebenarnya konstitusi tidak tertulis itu? Apa saja contohnya? Untuk mendapatkan jawabannya, silahkan simak ulasan berikut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengertian Konstitusi Tidak Tertulis
Secara harfiah, konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu constituir yang berarti membentuk. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan SMP VIII oleh Mochlisin, konstitusi merupakan aturan-aturan pokok mengenai sendi yang diperlukan untuk membentuk suatu negara.
Konstitusi dalam arti luas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis disebut juga sebagai konvensi. Konvensi ini adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meski tidak tertulis.
Konstitusi jenis ini meskipun tidak tertulis, namun tetap memiliki kekuatan hukum. Konstitusi tidak tertulis atau konvensi diciptakan untuk melengkapi konstitusi tertulis, sebagaimana tertulis dalam buku Explore Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jilid 2 oleh Sri Untari dkk.
Dilansir dari laman JDIH Sukoharjo, konstitusi tidak tertulis ini adalah nilai dan norma hukum yang dianggap ideal tetapi tidak tertulis dalam bentuk dokumen, serta harus diterima dalam kegiatan bernegara.
Adapun jika dikutip dari artikel jurnal milik Weldy Agiwinata yang berjudul Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, istilah konvensi berasal dari bahasa Inggris convention.
Istilah ini juga sering kali dikaitkan dengan dengan constitutional atau dikenal dengan constitutional convention.
Jadi konvensi adalah aturan hukum yang berkembang dalam pelaksanaan tugas negara untuk mengkomplementasi, menyempurnakan, dan menjalankan prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan.
Ciri Konstitusi Tidak Tertulis
Konstitusi tidak tertulis sangat berbeda dengan konstitusi tertulis, jelas terlihat dari bentuknya. Berikut ini beberapa ciri mendasar dari konstitusi tidak tertulis atau konvensi pada suatu negara.
- Konvensi tidak berbentuk suatu naskah atau dokumen resmi layaknya konstitusi tertulis
- Konvensi biasanya berasal dari kebiasaan masyarakat yang mengandung unsur nilai dan norma hukum serta disepakati bersama
- Konvensi memiliki sifat yang kurang tegas dibandingkan dengan konstitusi tertulis
- Konvensi memiliki sifat yang kurang menjamin masyarakat karena tidak adanya kepastian hukum
- Konvensi tidak disusun oleh lembaga pemerintah khusus
- Meski tidak tertulis, namun konvensi tetap memiliki kekuatan hukum dalam kegiatan bernegara
- Konvensi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tertulis
- Konvensi memiliki sifat yang lebih fleksibel sehingga mudah disesuaikan dengan keadaan
- Konvensi tetap memiliki tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai.
Fungsi Konstitusi dalam Negara
Adanya konstitusi dalam suatu negara, baik tertulis atau tidak tertulis tetap memiliki beberapa fungsi penting sebagai berikut.
- Untuk membatasi dan mengawasi kekuasaan politik
- Menjamin hak-hak masyarakat dari kesewenangan penguasa
- Menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan atau kegiatan bernegara
- Menjadi landasan masyarakat bertindak dalam kehidupan bernegara
Contoh Konstitusi Tidak Tertulis
Mengutip dari buku Sistem Hukum Indonesia milik Handri Raharjo, hukum tidak tertulis mengacu pada peraturan yang tidak terdokumentasikan atau diatur dalam undang-undang tertulis, seperti norma dan hukum adat.
Salah satu bentuk norma yang berlaku di Indonesia melibatkan tindakan seperti menghormati orang yang lebih tua, menghindari perilaku meludah sembarangan, memberi atau menerima dengan tangan kanan, selalu berbicara dengan jujur kepada orang lain, dan menjaga hubungan yang baik antar umat beragama.
Selain itu, mengutip dari jurnal Konvensi Ketatanegaraan dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi oleh Ahmad Gelora Mahardika, pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus disebut sebagai konvensi karena presiden bertanggung jawab terhadap rakyat, bukan kepada DPR sebagai perwujudan sistem pemerintahan presidensial.
Hal ini juga menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan yang telah berlangsung bertahun-tahun di Indonesia.
Meskipun UUD 1945 tidak secara khusus mengatur pidato pada tanggal 16 Agustus, Presiden secara tradisional memberikan pidato tersebut sebagai bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal tersebut.
Contoh konstitusi tidak tertulis di Indonesia lainnya adalah:
1. Upacara Bendera Setiap Tanggal 17 Agustus;
2. Pemilihan Menteri dan Jabatan tertentu oleh Presiden.
3. Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor Pemerintahan.
4. Pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi, atau Rehabilitasi.
5. Program 100 Hari Kerja.
6. Menteri Non Departemen.
7. Presiden RI Menjelaskan tentang RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Kepada DPR.
8. Pengambilan Keputusan oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).
(pal/pal)
