Apa Hasil Sidang BPUPKI Pertama? Ini Sejarahnya

Jakarta -

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai merupakan badan yang dibentuk pemerintahan Jepang di Indonesia saat itu. BPUPKI mengadakan dua kali sidang. Lantas apa hasil sidang BPUPKI pertama?

Merujuk pada dua sumber, yakni buku "Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas VII Edisi 4" oleh Sugiharsono dkk, dan laman resmi Museum Perumusan Naskah Proklamasi, pembentukan BPUPKI sendiri diumumkan oleh Letnan Jendral Kumakici Harada selaku pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia pada 1 Maret 1945 dan mengumumkan pengurusannya pada 29 April 1945.

Hal ini dilakukan karena pada awal tahun 1945, Jepang mulai terdesak dalam Perang Pasifik, dan bayang-bayang kekalahan mulai muncul karena garis pertahanan Jepang di Pasifik telah hancur oleh serangan Sekutu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam situasi yang sangat kritis ini, Letnan Jendral Kumakici Harada bermaksud ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia dengan membentuk BPUPKI dengan anggota sebanyak 60 orang.

BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyioningrat dan wakil-wakilnya, yakni Ichibangase dari Jepang sekaligus Kepala Bidang Perundingan, dan RP. Soeroso yang merangkap sebagai Kepala Sekretariat dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. AG Pringgodigdo.

Selain untuk membantu Jepang, maksud maupun tujuan dari pembentukan BPUPKI ini adalah untuk menyelidiki serta mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Termasuk merumuskan dasar-dasar negara.

Sidang BPUPKI Pertama

Merujuk pada Buku Ajar Pendidikan Pancasila oleh Irwan Gesmi dan Yun Hendri, dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI menggelar sidang perdananya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang membahas rumusan dasar negara.

Adapun dalam perumusan ini, terdapat tiga tokoh yang mengusulkan asas-asas atau dasar negara dapat ditinjau sebagai berikut:

1. Mr. Moh. Yamin (29 Mei 1945)

Dalam pidatonya, Moh Yamin mengusulkan lima dasar negara kebangsaan Indonesia;

a) Peri Kebangsaan
b) Peri Kemanusiaan
c) Peri Ketuhanan
d) Peri Kerakyatan
e) Kesejahteraan Rakyat

2. Mr. Supomo (31 Mei 1945)

Sementara itu, Mr. Soepomo mengajukan dasar-dasar negara, yakni;

a) Persatuan
b) Kekeluargaan
c) Keseimbangan Lahir dan Batin
d) Musyawarah,
e) Keadilan Rakyat

3. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Dalam pidatonya, Soekarno turut menyampaikan pandangannya terkait dasar negara hingga tercetuslah istilah Pancasila yang berarti lima dasar. Berikut merupakan lima dasar yang diusulkan Soekarno

a) Kebangsaan Indonesia
b) Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
c) Mufakat atau Demokrasi
d) Kesejahteraan Sosial
e) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hasil Sidang BPUPKI Pertama

Hingga akhir sidang pertama BPUPKI, kesepakatan mengenai rumusan dasar negara masih belum tercapai.

Oleh karena itu mengutip buku "Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP/MTs Kelas 7" oleh Sri Nurhayati dan Iwan Muharji, panitia sembilan akhirnya dibentuk dengan tujuan menerima dan menengahi berbagai masukan.

Panitia Sembilan dipimpin oleh Ir. Soekarno, dengan Moh. Hatta sebagai wakilnya. Adapun anggota-anggota Panitia Sembilan adalah:

- Mr. Achmad Soebardjo
- Drs. Moh. Hatta
- Mr. Moh. Yamin
- Mr. Muhammad Yamin
- KH. Wachid Hasyim
- Abdul Kahar Muzakir
- Abikoesno Tjokrosoejoso
- H. Agus Salim
- Mr. A.A. Maramis.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan mengadakan pertemuan yang menghasilkan rumusan dasar negara yang kemudian diwujudkan dalam hukum dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter dengan isinya yang dapat ditinjau berikut ini.

a) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

b) Kemanusiaan yang adil dan beradab

c) Persatuan Indonesia

d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dengan begitu, hasil sidang BPUPKI pertama yakni menyepakati Pancasila sebagai istilah atau nilai yang digunakan dalam merumuskan dasar negara.

Walaupun demikian, belum lama setelah sidang pertama akhirnya panitia sembilan menghasilkan Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat rumusan Pancasila.