RUU Sisdiknas Tak Masuk Prolegnas Prioritas, P2G Dorong Bikin Pokja Nasional

Trisna Wulandari - detikEdu
Rabu, 21 Sep 2022 18:30 WIB
Ilustrasi guru dan murid
Ilustrasi guru dan siswa. RUU Sisdiknas tak masuk Prolegnas Prioritas, P2G sarankan pembentukan Pokja Nasional yang transparan. Foto: shutterstock
Jakarta -

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), dan DPD RI menyetujui 38 rancangan undang-undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) rupanya tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas.

Adapun RUU yang masuk Prolegnas Prioritas antara lain RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan, RUU Sisdiknas tidak masuk Prolegnas Prioritas 2023 karena masuk menimbulkan pro dan kontra di publik. Untuk itu, ia mengimbau pemerintah dan Mendikbudristek Nadiem Makarim membuka ruang dialog yang luas.

"Ya, karena DPR tidak ingin kerusuhan yang terjadi bertambah parah. Kami bersepakat kemudian untuk pemerintah, khususnya Mendikbud, membuka ruang dialog dengan stakeholder secara luas (agar) tidak menciptakan kerusuhan yang baru," kata Willy saat dihubungi detikcom, Rabu (21/9/2022).

Willy juga meminta Nadiem agar benar-benar matang dalam mempertimbangkan ragam aspirasi publik terkait usulan RUU Sisdiknas. Ia juga mendorong agar RUU Sisdiknas lebih disempurnakan.

"Mendikbud dalam hal ini harus benar-benar belajar, tidak egois untuk kemudian mengangkat aspirasi publik yang begitu luas," ucapnya.

Sementara itu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengapresiasi keputusan Baleg DPR RI yang memutuskan tidak memasukkan RUU Sisdiknas dalam Prolegnas.

Keputusan ini diartikan P2G sebagai waktu tambahan untuk memperbaiki pasal-pasal dalam RUU yang dinilai berpotensi kuat merugikan hak-hak guru, seperti hilangnya pasal terkait Tunjangan Profesi Guru (TPG).

"Keputusan tersebut di satu sisi sebagai sinyal positif bagi organisasi guru seperti PGRI, P2G, IGI, dan lainnya yang selama ini meminta agar RUU Sisdiknas ditunda masuk Prolegnas," kata Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G.

Di sisi lain, menurutnya keputusan ini masih membuka peluang agar RUU Sisdiknas dimasukkan kembali tahun ini atau awal tahun depan ketika Kemendikbudristek sudah merapikan dan mengkomunikasikan RUU Sisdiknas secara baik.

"P2G mendesak Kemdikbudristek lebih transparan, akuntabel, dan membuka ruang dialog dengan 'partisipasi yang bermakna' melibatkan semua unsur stakeholder pendidikan dalam merancang draf RUU Sisdiknas," lanjut guru honorer SMA ini.

Usulan P2G tentang RUU Sisdiknas

Pembentukan Pokja Nasional RUU Sisdiknas

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim berpendapat, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Nasional RUU Sisdiknas dapat menjadi indikator transparansi perubahan RUU Sisdiknas.

"Tim Pokja tersebut dibekali Surat Keputusan penugasan resmi dari Kemdikbudristek kepada akademisi, tokoh pendidikan, perwakilan organisasi guru, dosen, untuk merapikan RUU Sisdiknas yang masih berantakan dan ketidaksinkronan antara Naskah Akademik dengan Batang Tubuh RUU," tuturnya.

Ia menambahkan, nama-nama anggota tim Pokja RUU Sisdiknas nantinya harus diumumkan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik dan menghindari kesan elitisme dalam tim.

"Hal ini juga sebagai bentuk keterbukaan, karena hingga sekarang Kemendikbudristek tidak pernah membuka siapa Tim Perumus RUU Sisdiknas yang melahirkan polemik selama ini," ucapnya Satriwan.

Memastikan Hak Guru

Kepala Bidang Litbang Guru P2G Agus Setiawan meminta agar keputusan menolak RUU Sisdiknas masuk Prolegnas Prioritas tidak dijadikan cara untuk membuat masyarakat lupa dan organisasi guru berhenti protes, sementara tidak ada perubahan poin-poin krusial dan sensitif.

Ia menuturkan, bagi P2G, RUU Sisdiknas harus mencantumkan hak-hak guru secara detail dan eksplisit sebagaimana diatur dalam UU Guru dan Dosen selama ini.

"Jangan sebaliknya, hak-hak guru malah dikebiri dalam RUU Sisdiknas. Termasuk di dalamnya pasal 'Tunjangan Profesi Guru', wajib dicantumkan kembali tertulis eksplisit sebagaimana dalam UU Guru dan Dosen," kata pendidik di SMA ini.



Simak Video "Buru-buru UU IKN Diteken, Kini Minta Direvisi"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/nwy)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia