Soal RUU Sisdiknas, ICMI Beri Saran dan Dorong Tetap Jalan

Soal RUU Sisdiknas, ICMI Beri Saran dan Dorong Tetap Jalan

Novia Aisyah - detikEdu
Kamis, 15 Sep 2022 13:00 WIB
ICMI beri saran terkait RUU Sisdiknas
Foto: Erwin Dariyanto/detik.com
Jakarta -

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyelenggarakan dialog interaktif forum dengar pendapat dan uji publik RUU Sisdiknas pada Rabu (14/9/2022) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Kegiatan ini bermaksud untuk memberi dukungan dan masukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) supaya RUU Sisdiknas lekas sempurna dan diterapkan.

Melalui kesempatan ini, Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat ICMI, Prof. Arif Satria berharap agar RUU Sisdiknas terus berpegang teguh pada misi pendidikan dalam menguatkan karakter bangsa. Menurutnya, penguatan ketakwaan dan internalisasi Pancasila harus dilakukan, sebab merupakan fondasi karakter bangsa.

Ketum ICMI sekaligus Rektor IPB University tersebut juga menegaskan bahwa RUU Sistem Pendidikan Nasional harus terus didorong dan dilanjutkan dalam rangka pemerataan wajib belajar 12 tahun.

"RUU Sikdiknas ini jika sudah disempurnakan dan menjadi undang-undang tentu akan lebih memperhatikan profesi guru dan dosen. Untuk itu, ICMI sebagai sebuah insitusi sudah membentuk Tim Perumus untuk memberikan masukan RUU Sikdiknas sehingga bisa sempurna menjadi Undang-Undang. Ini harus terus berlanjut," ucapnya.

Arif mengatakan bahwa tim ICMI telah beberapa kali membahas soal draf RUU tersebut. Dia berharap agar masukan dari pihaknya dapat segera disampaikan ke pemerintah serta DPR.

Dalam kesempatan yang sama, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan, RUU Sisdiknas adalah jawaban atas banyaknya keluhan guru kepada Kemendikbudristek. Dia menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir bersama jajarannya berusaha mencari solusi untuk para guru yang telah bertahun-tahun menunggu tunjangan profesi, tetapi masih harus antre atau bahkan tidak memperolehnya sampai pensiun.

"Saya ingin sekali ketemu dengan semua guru, berbicara secara langsung dan menjelaskan betapa besarnya potensi RUU Sisdiknas untuk meningkatkan kesejahteraan para guru," ucap Nadiem.

Dia menyebutkan, RUU Sisdiknas menjamin guru yang telah menerima tunjangan profesi akan tetap menerimanya sampai pensiun. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 145 ayat (1) RUU Sisdiknas.

Sementara itu, untuk 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi, Nadiem mengatakan jika RUU Sisdiknas diluluskan maka mereka bisa langsung memperoleh tunjangan tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti PPG yang antreannya panjang.

Mendikbudristek menekankan, apabila tetap memakai mekanisme memperoleh tunjangan setelah sertifikasi, maka ada banyak guru yang sampai pensiun pun belum mendapat penghasilan layak.

"Kalau kita diam saja dan mengikuti peraturan lama di mana disebut tunjangan profesi, maka mereka akan menunggu lebih dari 20 tahun," kata dia.

Di samping itu, nantinya akan ada pengakuan sebagai guru bagi tenaga pendidik PAUD, pendidikan kesetaraan, serta pesantren formal melalui RUU Sisdiknas ini.

Adapun kegiatan forum dengar pendapat (FDP) dan uji publik RUU Sisdiknas yang digagas oleh ICMI ini terdiri dari serangkaian agenda. Setelah Mendikbudristek dan Ketum ICMI membuka forum, kegiatan akan dilanjutkan dengan sidang komisi FDP yang terbagi menjadi 3, yaitu Komisi Pendidik, Komisi PAUD Dikdasmen, dan Komisi Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Vokasi. Pasca FDP, nantinya juga akan dilakukan sidang paripurna guna menampung masukan dari berbagai komisi tersebut.



Simak Video "Nadiem Sebut RUU Sisdiknas Beri Keleluasaan Kampus untuk Berkembang"
[Gambas:Video 20detik]
(nah/nwy)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia