Tokoh-Tokoh yang Mengemukakan Teori Kontrak Sosial dan Penjelasannya

Novia Aisyah - detikEdu
Jumat, 12 Agu 2022 20:30 WIB
Lukisan potret John Locke oleh Godfrey Kneller. John Locke adalah pengusul teori pembagian kekuasaan.
John Locke, tokoh yang mengemukakan teori kontrak sosial. Foto: Wikimedia Commons
Jakarta -

Teori kontrak sosial berkembang pada masa Renaissance. Latar belakang hadirnya teori tersebut adalah kebutuhan atas kedamaian, keamanan, dan ketenangan bagi kumpulan manusia yang ada di masyarakat tertentu.

Mengutip buku Politik dan Akuntansi Keperilakuan oleh Ardeno Kurniawan, pada waktu itu manusia bisa memperoleh sesuatu hanya jika memiliki kekuatan, sehingga pihak yang lemah tidak bisa memperoleh apa pun yang jadi kekuatannya. Hal ini menyebabkan konflik antarpribadi.

Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan mengenai ketenangan dan ketertiban, setiap individu dalam masyarakat kemudian akan membuat kontrak sosial dengan pihak tertentu yang bisa memberi perlindungan, keamanan, kedamaian, dan ketertiban. Pihak tertentu yang dimaksud ini adalah negara yang bertindak sebagai penjaga malam (nachtwachter staat).

Sebagai imbalan atas keamanan dan ketenangan yang didapat, masyarakat harus memberikan hak-hak tertentu dan bersedia taat aturan yang dibuat oleh penguasa mereka. Untuk memastikan kepatuhan ini, kemudian dibuatlah berbagai aturan hukum. Maka, dapat dikatakan bahwa negara bukanlah institusi yang secara otomatis tercipta, tetapi hasil sebuah kontrak sosial.

Tokoh-Tokoh yang Mengemukakan Teori Kontrak Sosial

Beberapa tokoh yang mengemukakan teori kontrak sosial adalah Thomas Hobbes dan John Locke. Menurut Hobbes (1588-1679), kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penguasa harus bersifat absolut dan tidak terbatas. Tujuan kekuasaan absolut ini untuk memastikan kedisiplinan, keamanan, dan ketertiban umum.

Sementara, John Locke (1632-1704) mengemukakan teori kontrak sosial melalui buku Two Treatises on Government. John Locke berpendapat, latar belakang dibutuhkannya kontrak sosial adalah ketiadaan aturan dan institusi resmi tertentu yang mengatur individu dalam masyarakat.

Kondisi demikian menurut John Locke bisa menimbulkan ketidaktertiban di masyarakat karena terdapat individu-individu yang bertindak sesuai keinginannya, tetapi merugikan pihak lain. Namun berbeda dengan Hobbes, Locke menegaskan pentingnya penyerahan kekuasaan ke beberapa pihak berbeda dan menekankan pentingnya pemerintahan konstitusional.

Sehingga menurut Locke, administrator negara dan para pelaku politik wajib melaksanakan kegiatan demi kepentingan masyarakat.

Dampak dari adanya teori kontrak sosial ini adalah timbulnya praktik klientelisme dan patron-client relationship yang mana penguasa dan aktor politik bisa menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapat manfaat dan dukungan dari pihak lain. Para penguasa dan aktor politik ini turut memberi imbalan kepada pihak-pihak lain tersebut.

Kendati demikian, praktik dan perilaku semacam itu dikategorikan sebagai politik yang buruk dan didorong keinginan pribadi atas kekayaan dan kekuasaan. Keinginan ini selanjutnya yang mendorong berbagai tindakan tidak terpuji seperti korupsi.

Itulah beberapa tokoh yang mengemukakan teori kontrak sosial dan penjelasannya. Selamat belajar!



Simak Video "Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara Oleh Kemenhub Ditjen Perkeretaapian"
[Gambas:Video 20detik]
(nah/pal)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia