ADVERTISEMENT

Mungkinkah Pemilu Ditunda dan Masa Jabatan Presiden Diperpanjang?

Anatasia Anjani - detikEdu
Minggu, 27 Feb 2022 16:00 WIB
ilustrasi opini tentang pemilu
Ilustrasi Pemilu (Ilustrasi: Edi wahyono/detikcom)
Jakarta -

Ada sejumlah kalangan yang mengusulkan agar Pemilihan Umum 2024 ditunda dengan konsekuensi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diperpanjang. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemilu seperti diatur dalam pasal 22E UUD 1945 dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD. Di sini juga terkait dengan masa jabatan anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

"Setelah lima tahun sejak dilantik, masa jabatan penyelenggara negara tersebut berakhir dengan sendirinya. Jadi, jika Pemilu ditunda melebihi batas waktu lima tahun, maka atas dasar apakah para penyelenggara negara itu menduduki jabatan dan menjalankan kekuasaannya? Tidak ada dasar hukum sama sekali. Kalau tidak ada dasar hukum, maka semua penyelenggara negara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD semuanya "ilegal" alias "tidak sah" atau "tidak legitimate"," kata Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima detikEdu, Minggu 27 Februari 2022.

Yusril menyebut ada tiga alternatif bisa dilakukan jika memang Pemilu 2024 harus ditunda. Pertama amandemen UUD 1945, kedua presiden mengeluarkan Dekrit sebagai tindakan revolusioner, dan ketiga adalah membuat constitutional convention atau konvensi ketatanegaraan. Menurut dia dasar yang paling kuat untuk memberikan legitimasi pada penundaan Pemilu dan sebagai konsekuensinya adalah perpanjangan sementara masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah dengan cara melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945.

Alternatif berikutnya adalah Presiden mengeluarkan Dekrit untuk penundaan Pemilu dan memperpanjang semua pejabat yang tercantum dalam UUD 1945 tetap harus diisi dengan Pemilu.

Memahami Dekrit Presiden

Dekrit menurut Yusril adalah sebuah revolusi hukum yang keabsahannya harus dilihat secara post-factum. Dekrit dapat berhasil apabila mendapatkan dukungan dari rakyat dan menciptakan hukum yang sah.

Tetapi jika gagal akan menyebabkan tindakan revolusi hukum dan menyebabkan tindakan illegal dan melawan hukum. Akibatnya dapat diadili dengan dakwaan makara tau penghianatan terhadap bangsa dan negara. Bahkan hingga dipecat dari jabatannya oleh lembaga yang berwenang.

"Masalahnya apakah Presiden Jokowi punya nyali untuk mengeluarkan dekrit, sebagaimana Bung Karno keluarkan Dekrit membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 45?" kata Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima detikEdu, Minggu (27/2/2022).

Yusril mengungkapkan, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu berhasil berkat dukungan partai politik utama yaitu PNI dan PKI serta dukungan militer.

"Dekrit 5 Juli 1959 adalah sebuah revolusi hukum yang berhasil berkat politik cipta kondisi yang kala itu diorganisir oleh Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal AH Nasution yang lebih dulu menyatakan SOB (Staat van Oorlog en Beleg) atau negara dalam keadaan bahaya," tulis Yusril.

Halaman selanjutnya >>>>>>>>> Jokowi Enggan Memperpanjang Jabatan



Simak Video "Bawaslu Tanggapi soal Usulan Penundaan Pemilu 2024"
[Gambas:Video 20detik]

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia