.webp)
Sejumlah hasil riset menunjukkan kualitas demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina menyatakan dari data yang ada kualitas demokrasi di negeri ini mengalami penurunan.
Perhitungan indeks demokrasi Indonesia dari Badan Pusat Statistik, menunjukkan skor 73,66 untuk tahun 2020. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya 74,92 yang merupakan skor tertinggi sepanjang IDI dikenalkan sejak 2009 lalu.
Caroline menyebut penurunan demokrasi merupakan fenomena global yang terjadi 15 tahun terakhir. "Penurunan demokrasi ini terjadi juga di Indonesia," ujarnya Carol pada diskusi Satu Jam Berbincang Ilmu "Outlook Sosial Politik 2022" yang digelar Dewan Profesor Unpad, beberapa waktu lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain data dari IDI, kondisi demokrasi juga ditunjukkan riset The Economist Intelligence Unit (EIU) Democracy Index 2020 dan 2021 Democracy Report.
Indeks demokrasi global The EIU menggunakan lima indikator dalam menentukan kualitas demokrasi suatu negara yakni budaya politik, kebebasan sipil, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, dan proses pemilu dan pluralisme. Dari skor tertinggi 10, Indonesia pada 2020 mendapat nilai sebesar 6,3.
Dengan skor tersebut Indonesia berada pada urutan ke-64 dari 167 kelompok negara di dunia. Berdasarkan kualitas yang ditetapkan IEU, capaian Indonesia masih termasuk rezim demokrasi cacat. Negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Filipina, dan Timor Leste, juga masuk kategori yang sama.
Carol berpendapat data riset menunjukkan terjadi penurunan yang tajam pada kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan. Penurunan kualitas tersebut menunjukkan pergeseran pola demokrasi Indonesia, yang semula demokrasi elektoral menjadi demokrasi yang cacat.
"Ini berarti bahwa demokrasi elektoral melalui pemilu tidak menjadi melahirkan pemimpin yang mampu sejahterakan rakyat," ujar peneliti pada Pusat Studi Desentralisasi dan Pembangunan Partisipatif Unpad itu.
Lebih lanjut, menurut Carol pandemi COVID-19 juga memengaruhi demokrasi. Hal ini terlihat saat awal pandemi ketika pemerintah belum optimal menangani pandemi.
Menurut pandangannya, salah satu respon dari masyarakat adalah banyak pemerintahan yang masih membatasi informasi. Selain itu, hoaks juga menyabar secara luas dan menjadi infodemik.
Carol menyayangkan pemerintah Indonesia yang menangani hoaks dengan represif. Maksudnya cenderung membatasi kebebasan berpendapat pada masyarakat.
Adapun, pada tahun 2021, demokrasi di Indonesia memiliki dua permasalahan seperti kebebasan sipil dan pelemahan oposisi. Pelemahan oposisi yaitu bergabungnya sejumlah partai oposisi ke dalam kabinet.
Peristiwa tersebut menyebabkan check and balances serta fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah semakin lemah.
Carol menyarankan perlu adanya penguatan budaya demokrasi untuk masyarakat sipil pada tahun 2022. Menurut Carol kelompok oposisi juga perlu berperilaku kritis dan obyektif.
Partai oposisi juga harus berkolaborasi dengan masyarakat sipil agar pemerintah dapat menjalankan aspirasi masyarakat dengan baik. "Dukungan publik yang positif terhadap demokrasi menjadi peluang besar untuk memperbaiki demokrasi Indonesia," kata Carol.
Lihat juga video 'Doa Mardani Untuk Jokowi: Benahi Sistem Politik di RI':
