
Megawati: Harusnya Kita Lakukan Satu Kali Amendemen
Megawati menilai amendemen UUD 1945 perlu dilakukan satu kali lagi. Tujuannya memberikan kewenangan kepada MPR agar bisa membuat road map.
Megawati menilai amendemen UUD 1945 perlu dilakukan satu kali lagi. Tujuannya memberikan kewenangan kepada MPR agar bisa membuat road map.
Bamsoet menyatakan sampai saat ini belum ada usulan resmi soal amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang jabatan presiden. Sehingga hanya sekedar wacana.
Bamsoet mengatakan wacana amandemen UUD terbatas tak akan menyentuh soal masa jabatan presiden. Dia mengatakan amandemen terbatas ini untuk menghadirkan PPHN.
Baik menjadikan masa jabatan Presiden unamendable atau memperberat prosedur amandemen masa jabatan Presiden adalah arah yang seharusnya dari perubahan UUD 45.
PKB diketahui mengusulkan amandemen UUD '45 mengatur soal bencana nasional bisa menggeser pemilu. Cak Imin masih melobi parpol lain soal amandemen UUD.
Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono tegas menolak rencana amendemen UUD '45. Sugiono memastikan Fraksi Gerindra MPR juga menolak amendemen UUD '45.
Wakil Ketua MPR RI M Hidayat Nur Wahid sepakat untuk menunda pelaksanaan amandemen terbatas pokok-pokok haluan negara (PPHN) hingga 2024.
Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta Prof Saiful Mujani menilai pandemi Corona tak bisa menjadi alasan melakukan amandemen UUD 1945.
Ketua DPP NasDem Willy Aditya menilai wacana mengamandemen UUD 1945 sah untuk dibicarakan. Willy menganggap wacana amandemen UUD 1945 sebagai tawaran politik.
Muncul usulan agar Pemilu ditunda dan masa jabatan Presiden serta Wakil Presiden diperpanjang. Mungkinkan hal itu terjadi?