Warga Pulau Komodo menentang rencana Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) menutup kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) dari aktivitas wisata. Pulau Komodo berada di dalam kawasan TNK.
Warga Pulau Komodo terancam kehilangan sumber penghasilan jika kawasan TNK ditutup untuk aktivitas wisata. Sebab, sebagian besar warga di sana bekerja di sektor pariwisata seperti menjadi guide hingga menjual suvenir.
"Memang besar dampaknya. Masyarakat Komodo sebagian besar mata pencaharian di wisata untuk dapat menjamin kebutuhan sehari-hari," kata Kepala Desa Komodo Haji Aksan, Rabu (17/7/2024) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aksan mengatakan warga Pulau Komodo sangat merasakan dampak pandemi COVID-19 karena tak ada kunjungan wisatawan ke sana. Mereka kehilangan penghasilan. Ekonomi terpuruk. Selama pandemi mereka coba melaut namun tak lagi mendapat apa-apa dari laut
"Jadi kurang lebih tiga tahun masa pandemi, ekonomi masyarakat Komodo merosot sekali. Bahkan istri anak turun melaut, pulang melaut hanya bawa pulang badan karena hasil laut sudah pada kosong," ujar Aksan.
Bergantung Pariwisata, Hasil Laut Minim
Ia mengatakan penghasilan warga Komodo kini bergantung pada aktivitas wisata. Jika tak ada kunjungan wisatawan ke TNK akibat penutupan tersebut, mereka kehilangan sumber penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.
"Jadi warga Komodo sekarang untuk mendapat kebutuhannya sehari-sehari tergantung di wisata," tegas Aksan.
Ia mengatakan warga Komodo beruntung dengan banyaknya kunjungan wisatawan ke TNK selama ini. Mereka merasakan manfaat ekonomi dari aktivitas wisatawan di sana.
"Akhir-akhir sekarang ini tamu dapat kunjung di Loh Liang (habitat komodo di Pulau Komodo) dan Desa Komodo. Sehingga warga Desa Komodo dengan kunjungan di kampung atau di Desa Komodo dapat diberdayakan," ujarnya.
"Kalau rencana ditutup TN Komodo warga kembali ke zaman jahiliah," tandas Aksan.
Salah seorang warga Pulau Komodo, Ismail, mengatakan sebagian besar warga di sana bekerja di sektor pariwisata seperti menjadi guide dan penjual suvenir. Banyak warga di sana yang sudah beralih pekerjaan dari nelayan menjadi pekerja di sektor pariwisata. Penutupan TNK akan berdampak terhadap ekonomi warga di sana.
"Sangat tidak setuju apabila TNK ditutup, sebab akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat yang ada dalam kawasan TNK terlebih khusus masyarakat Komodo yang saat ini mata pencahariannya lebih dominan ke pariwisata, baik itu sebagai guide maupun sebagai penjual suvenir," tegas Ismail.
Ia mengatakan warga Pulau Komodo siap melakukan aksi penolakan jika pemerintah ngotot menutup kawasan TNK untuk aktivitas wisata. "Kami masyarakat Komodo siap untuk melakukan aksi penolakan terhadap wacana (penutupan TNK) tersebut," tegas Ismail.
Sebelumnya, BTNK berencana menutup kawasan TNK dari aktivitas wisata. Belum diketahui aktivitas wisata di TNK bakal ditutup total atau pada hari tertentu saja. BNTK sedang mengkaji rencana penutupan aktivitas wisata di TNK. Penutupan kunjungan wisatawan ke salah satu destinasi favorit di Indonesia itu ditargetkan terealisasi pada pertengahan tahun depan.
BPOLBF Sebut Penutupan Lazim Dilakukan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) mengatakan rencana penutupan sementara kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) sebagai suatu hal yang lazim dilakukan pada taman nasional. Hal ini merespons rencana Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) menutup kawasan TNK dari aktivitas wisata mulai 2025.
"Penutupan sementara umumnya biasa dilakukan di beberapa kawasan TN (Taman Nasional)," kata Pelaksana Tugas Direktur Utama BPOLBF Frans Teguh, Rabu (17/7/2024).
Frans mengatakan kawasan konservasi seperti TNK perlu tetap menjaga dan merawat sumber daya yang dimiliki agar tidak rusak atau punah. Proses pemulihan dan regenerasi tetap diperlukan agar ekosistem lingkungan tetap terjaga dengan keseimbangan alami.
"Penutupan sementara kawasan TNK sebagai bagian dari teknik manajemen pengunjung. Pengaturan agenda atau jadwal itinerary juga dapat dialihkan ke destinasi lain, sambil menunggu jadwal pembukaan," jelas Frans.
Ia meminta pelaku wisata di Labuan Bajo untuk mengantisipasi rencana penutupan sementara kawasan TNK tersebut. Menurut Frans, pelaku wisata perlu menginformasikan dengan baik kepada calon wisatawan tentang rencana penutupan sementara kawasan TNK.
"Untuk itu para operator dan tour guide perlu mengomunikasikan secara tepat kepada calon pengunjung atau wisatawan. Antisipasi terkait jadwal kunjungan agar tidak mendadak. Saat ini adalah penutupan sementara bisa satu hari seminggu, atau satu hari dua minggu tergantung kebijakan dan pertimbangan konservasi oleh pengelola TN," jelas Frans.
Pariwisata Labuan Bajo Bisa Lumpuh
Ketua Komisi III DPRD Manggarai Barat Inocentius Peni mengatakan penutupan kawasan TNK berpotensi melumpuhkan industri pariwisata Labuan Bajo. Menurut dia, TNK dengan biawak komodo di dalamnya menjadi ikon pariwisata Labuan Bajo dan menjadi daya tarik utama kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata superprioritas tersebut. Penutupan TNK berpotensi menurunkan tingkat kunjungan wisatawan dan berdampak pada industri pariwisata Labuan Bajo.
"Sangat banyak pengusaha kecil sampai besar telah berinvestasi di industri pariwisata yang berpotensi merugi kalau jumlah wisatawan ke Labuan Bajo menurun drastis akibat penutupan TNK. Akan banyak hotel yang okupansinya rendah, perjalanan wisata sepi, travel agent akan tutup, industri kerajinan akan mati, pengusaha kuliner, dll pasti bangkrut," kata Ino, sapaan Inocentius Peni.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan penutupan TNK juga berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri pariwisata Labuan Bajo. Kondisi ini akan menambah jumlah pengangguran di Manggarai Barat. Upaya mengurangi penduduk miskin makin sulit diwujudkan.
"Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh industri pariwisata saat ini sangat besar. Jika TNK ditutup, wisatawan menurun drastis maka gelombang PHK pasti sangat besar, pengangguran meningkat akhirnya upaya mengurangi angka kemiskinan tidak bisa diwujudkan," terang Ino.
"Karena ikon saat ini masih TNK maka sangat tidak cukup waktu untuk satu tahun ke depan mempersiapkan destinasi lain yang nilai jualnya setara TNK," lanjut dia.
Ino menjelaskan sejak Sail Komodo 2013, promosi pariwisata dalam kawasan TNK sangat masif dalam rangka mendatangkan wisatawan. Binatang komodo bahkan termasuk seluruh Pulau Komodo telah diperkenalkan dalam kegiatan Paviliun Indonesia di Nations with Wonders at Expo 2020 yang digelar di Expo 2020 Dubai sehingga masuk dalam 7 keajaiban dunia.
"Itu adalah upaya promosi Komodo untuk mendatangkan wisatawan," ujarnya.
Penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata superprioritas, kata dia, tentu saja karena ada komodo sebagai ikonnya. Demikian juga Bandara Komodo akan membuka penerbangan langsung luar negeri, juga karena dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata Labuan Bajo yang ikonnya adalah komodo.
"Dan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, semuanya karena ingin banyak wisatawan datang menikmati indahnya kawasan TNK," kata Ino.
"Pemerintah sudah menjadikan sektor pariwisata sebagai leading sector pembangunan ekonomi Manggarai Barat. Hal itu karena menjual TNK sebagai destinasi utamanya," lanjut dia.
Pemkab Manggarai Barat Tak Kuasa Menolak
Ino mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab Manggarai) Barat sulit mencegah pemerintah pusat menutup TNK karena tak memiliki kewenangan otoritatif atas kawasan yang menjadi destinasi favorit wisatawan tersebut. Adapun TNK dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BTNK.
"Posisi kami, Pemda Manggarai Barat, yang secara otoritatif sangat lemah terkait TNK, maka sulit rasanya mencegah niat Pempus (pemerintah pusat) kalau hendak menutup TNK karena mereka yang menguasainya," ujar Ino.
Ia hanya meminta BTNK mempertimbangkan secara matang rencana penutupan TNK tersebut. Jika TNK harus ditutup, ia mengusulkan tidak dilakukan penutupan total. Penutupan dilakukan pada hari tertentu atau pada lokasi tertentu di kawasan TNK.
"Kalau harus ditutup, maka penutupannya jangan total. Bisa hari tertentu, bisa lokus tertentu secara terbatas," kata Ino.
Ia juga meminta pemerintah pusat mulai sekarang mempersiapkan kawasan lain di Selatan Labuan Bajo untuk dijadikan kawasan baru pengembangan hewan komodo. "Dukungan pemerintah pusat untuk peningkatan dan pengembangan destinasi wisata di luar TNK harus ditingkatkan," tegas Ino.
(hsa/gsp)