.webp)
Kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster yang melarang pendakian gunung di Pulau Dewata menuai polemik. Musababnya, ekonomi sebagian warga Bali masih bergantung pada para pendaki.
Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Gunung Abang Erawang I Nengah Suratnata meminta Koster mengkaji kembali larangan pendakian gunung. Dia sepakat kesucian gunung perlu dijaga, tapi tidak dengan melarang pendakian untuk wisata.
"Menjaga kesucian gunung menjadi komitmen kami. Namun, saat menjaga kesucian (gunung), kami berharap ada ruang agar pariwisata tetap jalan," ungkap Suratnata, Kamis (1/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koster akan melarang wisatawan asing maupun lokal mendaki 22 gunung di Bali. Hal itu akan diatur dalam peraturan daerah (Perda).
"Karena gunung sudah ada bhisama, itu merupakan kawasan yang disucikan. Maka dari itu kami melarang pendakian gunung," tegas Koster saat jumpa pers di Kantor Gubernur Bali, Rabu (31/5/2023).
Menurut Suratnata, dampak ekonomi dari pendakian di kawasan Gunung Abang Erawang terbilang besar. Para pendaki juga membantu ekonomi warga setempat pulih dari pandemi COVID-19.
Suratnata menjelaskan pendaki yang naik Gunung Abang Erawang setiap harinya mencapai 10-50 orang. Jumlah pendaki gunung yang terletak di Kintamani, Bangli, Bali, itu bertambah menjadi 30-100 orang saat akhir pekan.
"Dari sisi tujuan menjaga kesucian kami setuju. Namun, dari sisi ekonomi, bagaimana masyarakat mendapat manfaat dari pengelolaan tempat wisata Abang Erawang," ujar Suratnata.
Bendesa Adat Wangaya Gede I Ketut Sucipto setuju dengan rencana larangan pendakian untuk menjaga kesucian gunung. Apalagi Desa Adat Wangaya Gede di Kecamatan Penebel, Tabanan, punya kewajiban menjaga kelestarian lingkungan di lereng Gunung Batukaru (Batukau) karena sebagian besar area pegunungan masuk wilayah Wangaya Gede.
Sucipto meminta kepastian dari pemerintah untuk mendukung prajuru Pura Luhur Batukau dalam menjaga kesucian seperti yang dicetuskan Gubernur Koster.
"(Kami) pasti akan banyak punya musuh. Orang (mendaki) dilarang sementara ini negara merdeka. Pasti ini (larangan mendaki) ditentang," kata Sucipto, Kamis (1/6/2023).
Bukan tanpa sebab Sucipto menyampaikan hal itu. Jauh sebelum Koster mencetuskan larangan aktivitas pendakian, Desa Adat Wangaya Gede telah menerapkan aturan dan syarat tegas bagi calon pendaki.
"Debat sering. Diancam sering. Oleh mereka yang ingin mendaki. Oleh mereka yang ingin sembahyang. Masalah inilah yang harus dipikirkan," ungkapnya.
Sucipto meminta persoalan larangan pendakian gunung ini sebaiknya dibahas bersama dari oleh gubernur, bupati, serta para bendesa adat yang wilayahnya memiliki pintu masuk pendakian.
"Dan yang paling penting, sanksi untuk pelanggarnya juga harus tegas. Kalau tidak, ya percuma. Buang-buang waktu saja. Di kami, kalau ada yang kedapatan menebang kayu di hutan Gunung Batukau, itu ada jiwa danda (denda badan) dan arta danda (denda materi)," pungkasnya.
Bupati Karangasem I Gede Dana akan menjaga ketat tempat yang disucikan seperti pura dan gunung. "Nantinya di tempat-tempat suci yang rentan terjadi pelanggaran akibat ulah bule nakal, kami akan jaga dengan ketat," tuturnya, Kamis (1/6/2023).
Hal tersebut dilakukan supaya tidak ada lagi turis asing yang berbuat dan berpakaian tidak sopan saat datang ke pura dan gunung. Apalagi, sampai telanjang di tempat suci tentu sangat dilarang.
"Kami akan jaga dengan ketat, untuk meminimalisasi ulah bule nakal, supaya kesucian dari pura dan gunung yang ada di Karangasem tetap terjaga," ungkap Gede Dana.
Simak Video 'Gubernur Koster Bicara Alasan Melarang Pendakian 22 Gunung di Bali':
