.webp)
Tingkat rata-rata hunian hotel di Tabanan masih berkisar di antara 30 sampai 40 persen sebelum dicabutnya status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal itu berdasarkan data PHRI Tabanan yang jumlahnya terdiri dari 42 anggota.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Tabanan, I Gusti Bagus Made Damara mengungkapkan, belum sepenuhnya hotel maupun vila bisa beroperasi penuh seperti sebelum pandemi COVID-19. Sebab, beberapa tempat menginap itu masih diperbaiki karena lama tidak dipakai.
"Jangan bicara libur tahun baru ya. Kalau libur tahun baru itu sudah pasti full. Tapi secara umum, yang beroperasi kembali itu relatif. Ada yang full. Ada juga yang baru 50 persen. Karena ini berkaitan dengan kemampuan keuangan mereka untuk beroperasi kembali setelah pandemi hampir 3 tahun," kata Damara, Senin (2/1/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Damara berharap pencabutan PPKM bisa memberi daya ungkit bagi tingkat hunian hotel. Meskipun menurutnya, jauh sebelum Presiden Joko Widodo mencabut status PPKM, mobilitas antarorang sudah seperti pada saat keadaan normal.
"Tapi ini (pencabutan PPKM) pernyataan formalnya perlu disampaikan. Karena itu yang jadi pegangan negara-negara lain untuk membolehkan warganya datang ke Indonesia," imbuhnya.
Menurut Damara, pencabutan status PPKM diharapkan mampu mempercepat proses recovery sektor pariwisata di Bali. Salah satunya dari sisi tingkat hunian hotel.
Walaupun, sambungnya, kebijakan masing-masing negara untuk membolehkan warganya bepergian keluar negeri belum serempak. Ia mencontohkan China yang sampai sekarang belum membolehkan warganya keluar negeri.
"Apalagi sebelum pandemi COVID-19, wisatawan China itu yang paling mendominasi kunjungan ke Bali," imbuhnya.
(iws/gsp)
