Penulisan Sejarah Ulang Indonesia Disebut Upaya Monopoli Pemerintah

Kementerian Kebudayaan sedang menggarap proyek penulisan ulang sejarah nasional bertujuan memperbarui narasi sejarah nasional secara komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan proyek ini ditargetkan selesai dan diluncurkan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

Rencana ini sempat ditolak oleh Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia saat RDPU dengan Komisi X DPR pada Senin, 19 Mei 2025. AKSI menganggap penulisan ulang sejarah Indonesia sebagai bentuk monopoli dari pemerintah. Ketua AKSI Marzuki menilai upaya penulisan ulang sejarah merupakan langkah untuk merekayasa masa lalu bangsa Indonesia.