.webp)
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) dikabarkan takut mengeksekusi puluhan program dalam APBD Perubahan 2026. Ketakutan itu muncul setelah Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini (LAZ) terseret kasus korupsi.
Ketua DPRD Lombok Barat Lalu Ivan Indrayadi memperkirakan nilai program yang belum dieksekusi tersebut mencapai Rp 80 miliar. Program itu mayoritas berada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) serta Dinas Sosial (Dinsos) Lombok Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu diungkapkan Ivan seusai rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Barat, Senin (26/10/2026). Menurutnya, sejumlah program yang sebelumnya masuk zona merah telah mendapat lampu hijau dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Ketakutan berlebihan karena pada waktu itu mohon maaf ada sebuah kejadian kita di Pemda," kata Ivan.
"Tapi sudah ada lampu hijau dari Mendagri dan KPK. Bagaimanapun, APBD ini kan harus dibelanjakan, sepeser pun harus jelas arahnya ke mana," imbuhnya.
Menurut Ivan, ketakutan tersebut justru berpotensi menghambat pelaksanaan program pemerintah. Dia mendorong seluruh OPD tetap bekerja sesuai regulasi, bukan menghentikan pelaksanaan program karena khawatir terseret persoalan hukum.
"Sebenarnya kalau dia bekerja sesuai dengan regulasi, tidak ada masalah. Kenapa yang kemarin mereka berani, sekarang kita perintahkan untuk bekerja sesuai regulasi, mereka tidak berani?" tegas Ivan.
Ivan menyayangkan jika puluhan program tersebut tidak terealisasi. Sebab, masyarakat Lombok Barat berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan akibat tertundanya pembangunan dan pemenuhan fasilitas publik.
Selain itu, kegagalan merealisasikan anggaran tersebut dikhawatirkan membuat sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Lombok Barat membengkak. Ivan menyebut Silpa tahun ini berpotensi menjadi yang terbesar dalam sejarah daerah tersebut.
"Kasihan juga nanti kalau enggak bisa terealisasi apa-apa ini kan yang rugi kan masyarakat Lombok Barat. Kalau ini sampai tidak terealisasi, maka Silpa itu akan menjadi sejarah paling besar kita," ucapnya.
DPRD Lombok Barat berencana memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Inspektorat. Pertemuan itu akan membahas langkah yang bisa diambil agar program tetap berjalan tanpa menyalahi aturan.
(iws/iws)
