.webp)
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkap kondisi BPBD Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tidak memiliki stok logistik saat gempa bumi Flores terjadi. Kondisi itu dinilai membuat pemerintah daerah kesulitan memberikan bantuan pada awal bencana gempa bermagnitudo 7,7 pada Sabtu (15/8) lalu.
Hal tersebut disampaikan Suharyanto di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat meninjau lokasi terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo, Rabu (26/8/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran kementerian, TNI, Polri, Gubernur NTT, dan para bupati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam kesempatan ini kami izin saran satu hal Bapak Presiden, yang pertama ketika terjadi bencana, daerah ini tidak bisa berbuat, Pak Presiden," kata Suharyanto.
Menurut Suharyanto, BPBD NTT tidak memiliki stok cadangan logistik pada momentum awal bencana. Akibatnya, bantuan awal tidak bisa langsung disalurkan kepada masyarakat terdampak.
"Karena memang gudang-gudang logistik BPBD itu kosong. Untung Bapak Presiden memberi bantuan Rp 20 miliar sehingga itu sangat membantu pemerintah daerah," jelasnya.
Suharyanto juga menyoroti lemahnya koordinasi dan logistik BPBD di NTT. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan BNPB yang dapat langsung bergerak di bawah komando Presiden.
"Kamikan datang setelah itu, 1x24 jam. BNPB-kan alat Bapak Presiden, kami tidak punya hubungan komando dengan BPBD. Sementara kami BNPB kuat di bawah Presiden sehingga mau apa aja bisa, tapi yang alat gubernur dan bupati ini lemah karena tidak punya apa-apa untuk berikan bantuan," jelas dia.
Dia mengatakan tidak adanya bantuan dasar seperti sembako menjadi hal yang paling menonjol di lapangan sejak hari pertama gempa bumi yang terjadi di Pulau Flores.
"Harusnya bisa memberikan bantuan dasar saja. Permakanan, nanti kami datang, lewat pendistribusian logistik. Itu yang terlihat menonjol Pak Presiden. Mohon ke depannya itu menjadi perhatian," katanya.
Suharyanto kemudian mengusulkan setiap kabupaten/kota di NTT memiliki buffer stock logistik senilai Rp 5 miliar - Rp 10 miliar. Stok tersebut dapat digunakan untuk menyediakan permakanan, sembako, tenda, dan matras yang bisa langsung disalurkan saat bencana.
"Keterlambatan seperti ini yang menyebabkan satu-dua hari itu masyarakat teriak-teriak, kami belum dibantu. Kami belum dapat bantuan, di mana pemerintah, padahal ini sementara berjalan," tandasnya.
Prabowo Janji Bantu Gudang Logistik
Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap membantu agar tiap provinsi dan kabupaten memiliki gudang logistik cadangan.
"Jadi saran anda BPBD tingkat provinsi punya gudang makanan sendiri. Nanti kabupaten juga punya sendiri. Nanti kita bantu tiap provinsi? Biar gubernur punya gudang dan persiapan makanan sama juga dengan bupati. Seharusnya memang demikian, para bupati dan gubernur punya lumbung cadangan tapi bila mereka belum punya inisiatif ya kita lakukan," ujar Prabowo menganggapi pernyataan Kepala BNPB.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena juga mengakui kondisi tersebut.
Ia menyebut setelah bencana, Pemprov NTT menggunakan instrumen masyarakat dengan skema toko dan kios untuk menyalurkan kebutuhan dasar terlebih dahulu, lalu dibayar kemudian oleh pemerintah.
"Dan syukur kepada Tuhan di daerah-daerah sulit seperti Palue itu mereka bantu," katanya.
(dpw/dpw)
