.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah menargetkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut turun menjadi 10,30 persen pada tahun ini. Program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
"Program penurunan kemiskinan terus ditingkatkan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat, khususnya keluarga miskin dan kelompok rentan," kata Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah kepada awak media di ruangannya, Rabu (19/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nursiah membeberkan tingkat kemiskinan di Lombok Tengah pada 2025 berada di angka 10,68 persen. Capaian tersebut menempatkan Lombok Tengah pada urutan ketiga dengan tingkat kemiskinan terendah di NTB setelah Kota Mataram sebesar 10,55 persen dan Kota Bima sebesar 10,61 persen.
"Angka kemiskinan tersebut turun dari 12,07 persen pada 2024. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menargetkan angka kemiskinan kembali turun menjadi sekitar 10,30 persen pada 2026," ujarnya.
Meski begitu, Pemkab Lombok Tengah masih memberikan perhatian khusus terhadap wilayah yang memiliki kantong kemiskinan cukup tinggi. Misalkan Kecamatan Pujut yang mencatatkan angka kemiskinan 11,77 persen atau 16.037 jiwa, Kecamatan Jonggat 10,25 persen atau 13.960 jiwa, dan Kecamatan Praya Barat 10,17 persen atau 13.858 jiwa.
"Pemkab Lombok Tengah menerapkan strategi tiga pintu pada 2026. Strategi tersebut diarahkan agar program pemerintah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat," imbuhnya.
Pintu pertama, Nursiah berujar, difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Ketenagakerjaan, bantuan pangan, pasar murah, dan bantuan langsung tunai. Pintu kedua diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan kerja, pengembangan UMKM dan IKM, peternakan, perikanan, serta program padat karya.
Selanjutnya, pintu ketiga difokuskan pada pengurangan kantong kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan air minum, sanitasi, serta peningkatan akses pendidikan. Nursiah berharap strategi tersebut dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan di Lombok Tengah.
"Melalui strategi tersebut, penanganan kemiskinan diharapkan tidak hanya menghasilkan penurunan angka secara statistik, tetapi juga memberikan dampak nyata berupa berkurangnya beban hidup masyarakat, meningkatnya peluang memperoleh pendapatan, serta membaiknya kualitas hunian dan pelayanan dasar," ujar Ketua DPD II Partai Golkar itu.
Nursiah juga mendorong kolaborasi dengan Bapperida hingga seluruh organisasi perangkat daerah dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem. Ia menyebut program penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan menggunakan indikator yang terukur.
"Sehingga intervensi pemerintah dapat semakin tepat sasaran dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya.
(iws/iws)
