.webp)
Sebanyak tiga aset milik pemerintah daerah (pemda) di depan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM), Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mangkrak. Ketiga gedung tersebut adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), sentra pengolahan sarang burung walet, dan Rumah Mutiara Indonesia (RMI)
Ketiga bangunan mangkrak itu bernilai fantastis, yakni Rp 7 miliar untuk pembangunan sentra pengolahan sarang burung walet, Rp 4,8 miliar untuk PLUT Lombok Tengah, dan Rp 5 miliar untuk RMI yang bersumber dari dana bantuan pemerintah pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pantauan detikBali pada Senin (29/6/2026) pukul 14.00 Wita, tampak dari luar tembok pembatas sisi timur bangunan tersebut telah dipenuhi oleh semak belukar. Kondisi itu bukan hanya di luar saja, bahkan lebih parah di area dalam.
Kondisi paling mengenaskan terlihat dari gedung RMI. Bangunan milik Pemprov NTB itu sudah mulai berubah warna dan beberapa sisi atapnya sudah roboh. Sedangkan di samping timur berdiri megah PLUT yang terlihat sudah tak beroperasi dan di bagian belakang terdapat gedung sentra pengolahan burung walet milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah yang hampir rusak.
Secara kasatmata, dari bangunan sentra pengolahan sarang burung walet dan PLUT Lombok Tengah memang terlihat masih terdapat sejumlah barang sisa pengoperasian sebelum ditelantarkan. Barang-barang tersebut berupa meja, kursi dan beberapa alat lain.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Tengah, Taufikurahman Pua Note, mengatakan dua dari tiga gedung mangkrak tersebut merupakan aset milik Pemkab Lombok Tengah, yaitu PLUT dan sentra pengolahan sarang burung walet. Sedangkan RMI adalah bangunan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
"Kalau Rumah Mutiara itu masih milik pemprov. PLUT dan Sentra Walet itu milik pemda. PLUT itu di Dinas Koperasi dan Sentra Burung Walet itu milik Disperindag," kata Taufikurahman kepada detikBali.
Taufikurahman mendorong dinas terkait untuk mencari solusi agar aset-aset tersebut bisa dirawat dan dioperasikan. Menurutnya, pengoperasian aset ini bukan hanya untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga untuk kepentingan pelayanan publik.
"Setiap dinas itu memegang aset masing-masing. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaannya. Saya sih berharap ya setiap dinas ini maksimal mengelola asetnya," harap Taufikurahman.
Menurut Taufikurahman, dari dua bangunan tersebut banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah jika dioperasikan. Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Tengah bisa memanfaatkan gedung PLUT sebagai lokasi pelatihan UMKM dan pengurusan administrasi, seperti label halal dan BPOM produk.
"Tetap dioptimalkan operasionalnya Karena itu bukan hanya soal PAD, trtapi itu pelayanan publik, ada yang trening, edukasi pelaku usaha, legalitas sarana pemasaran dan gelar produk," beber Taufikurahman.
Begitu juga dengan sentra pengolahan sarang burung walet yang dikelola oleh Disperindag Lombok Tengah. Taufikurahman berharap aset itu bisa dipergunakan supaya industri sarang burung walet di daerah kian diminati dan memudahkan proses transaksi ke luar daerah.
"Ini harus maksimal dinas masing-masing. Kalau dinas yang berkaitan dengan industri ya harus ditangani maksimal agar industri kita dorong agar berkembang," tegas Taufikurahman.
Sementara khusus untuk gedung RMI, bangunan itu masih berstatus sebagai aset Pemprov NTB. Taufikurahman menyampaikan gedung itu rencananya akan dihibahkan ke pemkab untuk dioperasikan dalam waktu dekat.
(hsa/hsa)
