.webp)
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus membenahi tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah memperbaiki sistem secara menyeluruh, bukan sekadar mengejar capaian indeks.
Hal itu disampaikan Iqbal saat mengikuti Validasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri secara daring dari Ruang Kerja Gubernur NTB, Jumat (19/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Fokus utama kami adalah membenahi sistem. Lebih baik membutuhkan waktu sedikit lebih lama, tetapi tata kelolanya semakin baik, hasilnya lebih akuntabel, berdampak luas bagi masyarakat, dan tidak mengulang kesalahan yang sama secara terus-menerus," ujar Iqbal.
Untuk memuluskan target tersebut, Iqbal membeberkan tiga strategi utama yang tengah dijalankan Pemprov NTB. Pertama pembenahan sistem dan tata kelola pemerintahan. Kedua, peningkatan efisiensi penyelenggaraan birokrasi.
"Terakhir kami melakukan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi kemandirian fiskal," tegasnya.
Salah strategi yang dilakukan, Iqbal berujar, melakukan restrukturisasi birokrasi organisasi perangkat daerah. Pemangkasan jumlah OPD yang sebelumnya gemuk dari 44 instansi menjadi 36 OPD itu dinilai bisa lebih efektif.
Sebaliknya, jabatan fungsional justru diperkuat agar birokrasi bergerak lebih adaptif dan miskin struktur tapi kaya fungsi. Tak hanya itu, tata kelola aset juga diperketat.
"Pemprov NTB kini menyiapkan 30 pejabat fungsional penilai aset dan menggembleng kompetensi aparatur di bidang pengawasan," ujarnya.
Langkah ini diambil agar data aset daerah makin akurat dan meminimalisir kebocoran. Untuk itu, ikhtiar pembenahan ini perlahan mulai membuahkan hasil manis.
Menurut Iqbal, berdasarkan data riil, skor IPKD Provinsi NTB meroket konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Tren kenaikan skor IPKD NTB tahun 2021 mencapai 58,30 tahun 2024 mencapai 73,11.
"Melihat tren positif ini, Pemprov NTB optimistis nilai IPKD pada tahun 2026 akan melonjak lebih tinggi lagi," ujarnya.
Meski mendapat rapor hijau, tim evaluator BSKDN Kemendagri tetap memberikan sejumlah catatan konstruktif untuk NTB. Beberapa aspek yang diminta untuk diperkuat antara lain fleksibilitas fiskal, struktur belanja, pemenuhan belanja wajib (mandatory spending), hingga kerapian dokumen pendukung.
Iqbal mengaku bersyukur dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi total. Baginya, validasi IPKD ini adalah momentum untuk memastikan uang rakyat kembali ke rakyat.
"Validasi ini bukan sekadar proses penilaian, melainkan momentum untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," pungkasnya.
