.webp)
Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berlangsung Minggu (31/5/2026) mendadak ditunda. Padahal, seluruh kader undangan sudah hadir di arena Musda, Hotel Sahid T-More, Kupang. Penundaan itu sempat memicu kericuhan lantaran banyak kader kecewa.
Panitia Musda menyebut alasan penundaan karena Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena yang juga menjabat Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tak bisa hadir.
Penundaan itu memicu kekecewaan dari sejumlah pengurus Partai Golkar Kabupaten Kupang. Bendahara DPD II Partai Golkar Kabupaten Kupang Rita Saduk. Dia melampiaskan kekecewaan melalui video yang kemudian viral di media sosial (medsos).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami diundang Musda dan dapat undangan di hari Sabtu untuk Musda di hari Minggu kemarin. Ini kan hajatan kami DPD II Partai Golkar Kabupaten Kupang. Di saat Musda ada Ketua DPD I dan Sekretaris dan saya rasa itu sudah sah untuk dibuka Musda itu untuk dilaksanakan," ujar Rita, melalui sambungan telepon, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, alasan penundaan yang disampaikan panitia karena Gubernur NTT Laka Lena berhalangan hadir karena ada kunjungan dari kementerian.
"Lho, walaupun kami tahu bapak Gubernur itu adalah Wakil Ketua DPP Partai Golkar, tapi saat ini beliau ini seorang birokrat. Kalau beliau datang hanya untuk menyaksikan dan lain-lain boleh, tetapi kalau beliau datang untuk memimpin Musda saya rasa tidak masuk akal," tegasnya.
Rita juga menyoroti proses verifikasi bakal calon Ketua DPD II Golkar Kabupaten Kupang. Menurut Rita, Alberto Tatibun dan Jhon Oematan adalah dua bakal calon Ketua DPD II Golkar Kabupaten Kupang, yang kompeten.
Namun secara dukungan dari 24 pengurus tingkat kecamatan 17 pengurus dan 2 organisasi sayap resmi mendukung Alberto Tatibun. Ia merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar 2025 yang mengatur jika ada kandidat dengan dukungan 50+1 maka otomatis menang tanpa pemilihan.
"Aturan sesuai AD/ART partai betul mengatur 2025 kalau ada kandidat yang 50+1 dukungannya, otomatis dengan sendirinya dia sudah menang, maka tidak perlu dilakukan pemilihan lagi. Alberto Tatibun hampir semua pengurus tingkat kecamatan mereka mendukung Alberto Tatibun," ujarnya.
Rita menilai penundaan Musda DPD II Partai Golkar Kabupaten Kupang, karena Gubernur berhalangan adalah alasan tidak logis. Ia menuding ada kepentingan untuk memuluskan salah satu calon kandidat.
"Kami punya hajatan, istimewa apa ya, sehingga orang DPP harus datang buka. AD/ART mengatur untuk Musda Kabupaten dibuka oleh Ketua DPD I. Tapi karena dari dua kandidat ini, kelihatan adanya dukungan kepada JO (Johan Oematan), sehingga mereka tunda tahan Musda dengan alasan yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian," cecar dia.
Rita menyebut Ketua DPD I Golkar NTT Alain Nitti Susanto saat itu sudah membuka Musda, lalu panitia menyampaikan penundaan. Rita juga mengaku sempat terlibat keributan dengan Ketua Panitia Musda Okto La'a usai penundaan diumumkan.
"Dia teriak dan mau datang pukul saya. Saya keluar dari ruangan dan di luar di lobi hotel saya omongan bilang Okto kamu datang sudah, mau bapuku saya tidak takut untuk sebuah kebenaran," ucapnya.
Menurut Rita, hingga saat ini belum ada kepastian kapan Musda DPD II Golkar Kabupaten Kupang akan digelar kembali. "Musdanya tunda juga sampai hari ini belum ada kepastian kapan dilakukan kembali. Kami tanya juga tidak ada kepastian kapan digelar Musda kembali," kata Rita.
Sementara itu, Ketua Panitia Musda, Octovianus Djefri Pieter La'a, mengatakan keputusan penundaan diambil berdasarkan hasil pra-Musda yang belum mencapai kesepakatan bersama.
"Musda Kabupaten Kupang ditunda karena belum tercapai musyawarah mufakat sesuai hasil pra-Musda," kata Octo.
Menurutnya, musyawarah mufakat merupakan tahapan yang harus ditempuh dalam pelaksanaan Musda Partai Golkar di berbagai daerah.
Melalui forum pra-Musda, seluruh unsur partai diharapkan dapat menyatukan pandangan sebelum agenda resmi dibuka, sehingga proses pemilihan dan penetapan kepemimpinan berlangsung dalam suasana yang kondusif dan solid.
"Namun hingga menjelang pembukaan Musda, kesepahaman tersebut belum terbangun. Karena itu, pelaksanaan forum diputuskan untuk ditunda sambil memberi ruang bagi proses komunikasi dan penjajakan lebih lanjut di internal partai," tukasnya.
(hsa/hsa)
