.webp)
Ratusan mahasiswa dan buruh di Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Kantor Gubernur NTB, Jumat (1/5/2026) sore.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.00 Wita hingga menjelang Maghrib itu menyoroti berbagai persoalan ketenagakerjaan. Mulai dari sistem kerja kontrak hingga jaminan sosial bagi buruh. Massa aksi meminta kepastian upah layak di tengah kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil.
"Kami buruh NTB minta hapus sistem kerja kontrak (outsourcing) dan magang, tuntut pengangkatan menjadi karyawan tetap demi kepastian masa depan pekerja," ujar Koordinator Aksi Hari Buruh, Galang di depan kantor Gubernur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Galang mengatakan seluruh buruh di NTB juga mendesak Pemprov NTB menetapkan standar upah yang lebih adil dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. Mereka menilai penentuan upah selama ini masih lebih mengakomodasi kepentingan pengusaha dibanding kesejahteraan kaum buruh.
"Upah layak nasional harus ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup riil rakyat, bukan berdasarkan kepentingan akumulasi modal pengusaha," lanjutnya.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram, Lalu Nazir Huda, menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak yang merugikan pekerja di NTB. Mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unram ini meminta adanya perlindungan hukum bagi pekerja, dengan regulasi yang lebih kuat dari pemerintah.
"Tolak PHK sepihak, berikan jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi buruh dari kesewenang-wenangan korporasi," tegas Nazir.
Tak hanya itu, massa aksi juga menuntut jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh pekerja, termasuk akses layanan kesehatan dan tunjangan hari tua yang layak.
"Pastikan setiap warga negara mendapatkan akses kesehatan dan tunjangan hari tua yang sepenuhnya ditanggung oleh negara melalui pajak kekayaan," tegasnya.
Menanggapi itu, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Abul Chair menemui ratusan mahasiswa dan buruh yang melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Kantor Gubernur NTB.
Abul menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan. Seluruh aspirasi yang disuarakan mahasiswa dan buruh akan dikawal dan diteruskan kepada pimpinan daerah hingga pemerintah pusat.
"Kami akan mengawal dan menyampaikan seluruh tuntutan ini kepada Gubernur dan juga pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen kami berpihak kepada kaum buruh. Terutama, terkait upah yang layak bagi para pekerja, penghapus status kontrak dalam bekerja, dan kepastian hukum oleh pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja," ujar Abul Chair di hadapan massa aksi.
Selain itu, Pemprov NTB juga membuka ruang dialog lanjutan sebagai tindak lanjut dari aksi tersebut. Hal ini dilakukan merespons keinginan massa yang meminta bertemu langsung dengan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri.
Abul memastikan, pertemuan tersebut akan difasilitasi dalam waktu dekat agar aspirasi buruh dan mahasiswa dapat dibahas secara menyeluruh.
"Kami akan menjadwalkan diskusi lanjutan dengan perwakilan massa aksi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai tindak lanjut dari pertemuan hari ini," tandas Abul.
