.webp)
Sebanyak 147 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih belum beroperasi setelah disuspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penangguhan ini dilakukan karena sejumlah dapur belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sertifikat laik higienis sanitasi (SLHS).
Koordinator Wilayah BGN NTB Eko Prasetyo menjelaskan bahwa dari total dapur yang disuspend, sebagian telah kembali beroperasi setelah melengkapi persyaratan. Namun, masih terdapat 147 unit yang belum bisa dibuka kembali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang disuspend secara keseluruhan karena IPAL dan SLHS itu 126, tapi ada juga kejadian menonjol lainnya, jadi totalnya 147 unit dapur," katanya, Kamis (23/4/2026).
Eko menyebutkan, total SPPG di NTB mencapai 781 unit dengan jumlah penerima manfaat sekitar 1,8 juta orang. Penangguhan operasional tidak memiliki batas waktu tertentu dan baru akan dicabut setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh pengelola dapur.
"Kalau suspend itu kan di dalam suratnya dalam waktu yang tidak dapat ditetapkan. Selama dia sesegera mungkin melakukan perbaikan kita cabut segera. Tapi kalau lama, lama juga," jelasnya.
Eko mendorong pihak mitra atau yayasan pemilik dapur dapur dapat segera melakukan perbaikan layanan, terutama dalam memenuhi syarat IPAL dan SLHS. Akibat penutupan sementara tersebut, ratusan penerima manfaat di tiap dapur terdampak karena tidak mendapatkan layanan MBG. Selain itu, mitra pengelola juga tidak menerima insentif sebesar Rp 6 juta per hari selama masa suspend.
"Harapannya kan biar segera penerima manfaat juga tetap dapat MBG lah kembali gitu ya. Karena kan itu harus komitmen juga mitra yayasan untuk memperbaiki fasilitas kan gitu," kata Eko.
Anak Orang Kaya Bisa Tidak Terima MBG
Eko mengatakan BGN memberi ruang bagi siswa dari keluarga mampu atau anak orang kaya untuk tidak menerima hidangan program MBG di sekolah. Kebijakan ini diambil menyusul temuan di lapangan, yang menunjukkan sebagian makanan yang telah diproduksi tidak dikonsumsi dan dilaporkan kerap dibuang.
"Boleh, silakan disampaikan ke masing-masing Kepala SPPG. Sehingga dari SPPG mendata, mereka tidak diberikan. Itu haknya masing-masing, kami tidak ingin memaksakan juga," ujarnya.
Menurut Eko, pendataan tersebut penting agar produksi makanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, sehingga menghindari pemborosan anggaran.
"Kadang ada kejadian anak libur atau ujian, tapi tidak terinformasikan. Akhirnya makanan tetap terdistribusi dan malah dibagikan ke pihak lain, itu jadi tidak tepat sasaran. Kalau bisa, itu dikomunikasikan ke kepala SPPG," katanya.
Maka dari itu, Eko menegaskan jika data siswa yang tidak ingin menerima MBG sudah tercatat, maka produksi makanan bisa langsung disesuaikan. Dengan begitu, anggaran tetap efisien dan tidak ada pemborosan.
"Jadi kita tidak akan produksi itu. Dan anggarannya pun aman, tidak digunakan," ucapnya.
(nor/nor)
