.webp)
Kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dimanfaatkan Kajati dan Kapolda NTT untuk menyampaikan kendala-kendala yang terjadi, baik kendala tentang anggaran hingga keterbatasan sarana prasarana yang menghambat pelaksanaan tugas di lapangan.
Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Roch Adi Wibowo bersyukur pimpinan Komisi III DPR RI hadir langsung di kantornya. "Saya mengucapkan syukur pimpinan dari Komisi III DPR RI, sudah hadir di kantor kami. Di situ tadi banyak masukan oleh Komisi III DPR RI dan menjadi masukan yang berharga buat kami dan pastinya akan kami tindaklanjuti," ujarRoch Adi Wibowo, Rabu (22/4/2026).
Roch mengungkapkan, efisiensi anggaran berdampak signifikan terhadap kinerja kejaksaan. Salah satunya, anggaran remunerasi yang habis pada Juni 2026 untuk satuan kerja (satker) lingkup Kejati NTT.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami juga sangat kekurangan anggaran untuk pelaksanaan tusi kami. Ada beberapa satker yang untuk bayar remon (remunerasi) habis bulan Juni 2026. Bulan Juni ke depan saya nggak tau. Saya sampaikan begitu, karena memang faktanya efisiensi ini sangat berpengaruh terhadap kinerja kami," jelasnya.
Sementara itu, Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko menyebut kondisi geografis kepulauan menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran kepolisian.
"Kami juga telah menyampaikan kendala dan hambatan yang kami alami selama pelaksanaan tugas di lapangan. Antara lain NTT dengan kondisi geografis terdiri dari kepulauan, sarana prasarana kita masih kurang," kata Rudi.
Ia mencontohkan keterbatasan kendaraan operasional untuk bhabinkamtibmas. "Contohnya seperti kendaraan, seperti bhabinkamtibmas itu perlu dibantu dengan kendaraan roda dua, karena ada medan yang sangat berat bahkan ada bhabinkamtibmas yang menggunakan sepeda, padahal medan-medan di NTT ada yang berbukit," ujarnya.
Jenderal bintang dua itu juga menjelaskan, sebelumnya telah ada bantuan 20 unit sepeda motor trail dari Komisi III tahun lalu yang sangat bermanfaat.
"Tahun lalu sudah dapat bantuan dari Komisi III waktu saat komisi berkunjung ke sini, dan kami dapat bantuan sepeda motor trail 20 unit dan kami juga sudah sampaikan di Pak Benny, karena itu sangat bermanfaat dalam menunjang penugasan di lapangan," terang dia.
Rudi berharap aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti Komisi III DPR RI untuk melihat bagaimana kesulitan kepolisian di NTT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami juga sudah sampaikan di Pak Benny sebagai ketua rombongan Komisi III tentang kendala-kendala yang kami hadapi di lapangan. Kami berharap, kekurangan ini bisa di penuhi sehingga kami dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.
Komisi III Soroti Polsek di NTT
Ketua Tim Kunker Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman menilai aparat kepolisian di NTT bekerja dalam keterbatasan sarpras.
"Yang dihadapi teman-teman di kepolisian ini, coba dibayangkan sama sekali luar biasa. Keluar masuk sungai jelek kadangkala kesulitan. Memang tugas teman-teman kita ini tidak didukung dengan sarpras yang baik," kata Benny.
Menurutnya, penegakan hukum sulit dirasakan masyarakat jika sarpras tidak memadai. "Jadi memang bagaimana kita mewujudkan keadilan supaya dirasakan langsung masyarakat kecil kalau sarprasnya tidak didukung. Termasuk asrama, kantor-kantor itu menyediakan, sama juga polsek-polsek di NTT ini jauh dari layak," ujar Benny.
(hsa/hsa)
