.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai merealisasikan program Desa Berdaya. Program unggulan dari janji kampanye Gubernur-Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri, ini akan menyasar 256 desa pada tahap pertama tahun 2026.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan penyaluran bantuan program Desa Berdaya akan dilakukan pada Kamis (16/4/2026) besok. Masing-masing desa diguyur bantuan Rp 300 juta hingga Rp 500 juta yang akan disalurkan ke rekening desa.
"Besok mulai disalurkan. Harapannya dana ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menekan angka kemiskinan di desa-desa yang mendapatkan bantuan," kata Iqbal via WhatsApp (WA), Rabu (15/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah NTB, Baiq Nelly Yuniarti, ratusan desa yang disasar program Desa Berdaya tahun ini terdiri dari 216 desa kategori miskin absolut dan 40 desa kategori miskin ekstrem. Pemprov NTB menargetkan seluruh desa di NTB bisa mendapat bantuan tersebut.
"Target kami sampai 2029 itu bisa sasar semua desa, 1.166 desa ini dapat semua. Hanya saja kami bagi dulu per tahunnya karena sesuai kemampuan fiskal. Jadi, untuk tahun ini kami targetkan 256 desa," kata Nelly.
Nelly mengatakan setiap desa akan mendapatkan bantuan anggaran sebesar Rp 300 juta hingga Rp 500 juta. Adapun total anggaran tahun ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB mencapai Rp 128 miliar.
Menurut Nelly, desa dengan kategori miskin absolut atau yang masuk program Desa Berdaya Tematik, masing-masing mendapatkan bantuan anggaran Rp 300 juta. Sementara desa kategori miskin ekstrem atau masuk program Desa Berdaya Transformatif diguyur bantuan Rp 500 juta per desa.
"Bantuan Rp 500 juta itu adalah desa yang miskin ekstrem yang kami sudah klasterkan 40 desa dulu tahun ini. Tetapi yang dana langsung ke desa itu Rp 300 juta. Sedangkan Rp 200 juta adalah bentuk rumah tidak layak huni," jelasnya.
Pemprov NTB, Nelly berujar, menetapkan tiga sektor utama sebagai fokus pemanfaatan bantuan tersebut. Terdiri dari sektor ketahanan pangan, pariwisata, dan pengelolaan persampahan lingkungan.
Menurut dia, Pemprov NTB memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk merancang penggunaan anggaran sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Setiap kepala desa juga dipersilakan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan hasil musyawarah desa.
"Semua kepala desa bisa mendesain RAB proposalnya itu untuk tiga hal itu. Mau Rp 300 juta untuk lingkungan saja silakan. Mau Rp 300 juta untuk tiga tema, dengan masing-masing Rp 100 juta, silakan. Itu musyawarah desa," ungkapnya.
Penyaluran bantuan program Desa Berdaya Pemprov NTB juga akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemprov NYTB akan membuat MoU dengan BPKP untuk mengawasi pelaksanaan program desa berdaya dan program-program lainnya.
"Kami akan ada MoU dengan BPKP untuk pengawasannya. Bukan hanya Desa Berdaya saja, tetapi program lainnya juga," imbuh Nelly.
(iws/iws)
