Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal dijadwalkan melantik Sekretaris Daerah (Sekda) definitif, sore ini. Pelantikan rencananya berlangsung di Aula Pendopo Gubernur NTB.
Kepastian jadwal pelantikan ini diketahui dari agenda resmi Wakil Gubernur NTB yang beredar di grup WhatsApp.
Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik membenarkan pelantikan Sekda NTB definitif tersebut. Selain Sekda, 13 pejabat yang mengikuti seleksi juga akan dilantik pada waktu yang sama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya. Ini sedang (persiapan) dengan Pak Gubernur," kata Ahsanul kepada detikBali, Kamis (9/4/2026).
Sumber internal menyebutkan nama Abul Chair santer menguat untuk mengisi kursi Sekda NTB definitif. Sosok Abul Chair dinilai tepat untuk membenahi sejumlah kekurangan di tubuh birokrasi Pemprov NTB.
"Ya, nama Pak Abul sudah disetujui Pusat (Kemendagri)," ucap sumber yang enggan disebutkan namanya.
Tiga nama yang bersaing untuk posisi Sekda NTB yakni Abul Chair yang saat ini menjabat sebagai Kepala BPKP Jawa Timur, Ahmad Saufi selaku Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK, serta Ahsanul Khalik yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfotik NTB.
Proses seleksi Sekda NTB telah dimulai sejak 6 Desember 2025, dengan masa pendaftaran dibuka hingga 20 Desember 2025. Dari total 10 pendaftar, panitia seleksi menyaring tiga kandidat terbaik yang masuk tahap akhir sebelum dipilih satu nama untuk menduduki jabatan Sekda NTB.
Selama lebih dari satu tahun kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri, posisi Sekda NTB belum terisi secara definitif. Kekosongan tersebut diisi melalui skema Penjabat (Pj) oleh Lalu Moh. Faozal, kemudian dilanjutkan Pelaksana Harian (Plh) oleh Budi Herman.
Kondisi ini membuat publik NTB menaruh perhatian terhadap sosok yang akan dilantik, mengingat peran strategis Sekda sebagai pembantu utama gubernur sekaligus dirigen birokrasi.
Profil dan Visi Kandidat
1. Abul Chair dikenal memiliki latar belakang kuat di bidang pengawasan keuangan negara. Ia membawa misi mewujudkan clean governance serta menutup celah penyimpangan anggaran sejak tahap perencanaan.
Pendekatannya menitikberatkan pada standar akuntabilitas tinggi agar setiap rupiah anggaran berdampak bagi masyarakat.
2. Ahmad Saufi memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di level nasional hingga internasional. Ia menawarkan perspektif global dengan visi transformasi birokrasi yang adaptif dan kompetitif, serta penyelarasan kebijakan daerah dengan strategi nasional.
Ia ingin membawa NTB mampu bersaing di level global tanpa kehilangan akar lokal.
3. Ahsanul Khalik merupakan birokrat karier yang memahami detail pemerintahan daerah. Ia menekankan pentingnya kecepatan dan harmoni kerja melalui digitalisasi layanan publik serta percepatan koordinasi antar-OPD.
Tujuannya memastikan kebijakan pimpinan langsung berdampak di tengah masyarakat.
(dpw/dpw)










































