Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur Moh. Edwin Hadiwijaya meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera berbenah. Hal tersebut merespons penutupan 106 SPPG atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Edwin menyebut jumlah dapur MBG yang ditutup di Lombok Timur tidak sedikit. Sebab, mencapai sepertiga dari total 302 SPPB yang ditutup oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di NTB.
"Kalau kita lihat datanya ini bukan satu dua, ada 106 SPPG yang ditutup ini bukan angka yang kecil. Sehingga kami meminta untuk segera berbenah," kata Edwin kepada detikBali, melalui keterangan tertulis, Sabtu (4/4/2026).
Edwin menerangkan, BGN menghentikan operasional SPPG dikarenakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum standar. "Ada 75 SPPG dengan IPAL yang belum sesuai standar, 15 belum memiliki SLHS dan 16 belum memiliki keduanya," beber Edwin.
Di sisi lain, Edwin menegaskan bahwa keberadaan SPPG sudah menjadi bagian penting dari ekonomi masyarakat. Hingga akhir Maret 2026, tercatat 243 SPPG aktif di Lombok Timur dengan lebih dari 508.951 penerima manfaat MBG.
"SPPG ini punya multiplier effect besar. Tenaga kerja yang terserap sekitar 12 ribu lebih, dan perputaran uang harian bisa mencapai Rp7,5 miliar," katanya.
Menurutnya, jika operasional SPPG terhenti, meskipun hanya sementara, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat. Mulai dari warung kecil, pemasok bahan baku, hingga ekonomi harian warga.
Pemerintah daerah, lanjut Edwin, akan melakukan Intervensi yang difokuskan pada pemenuhan SLHS melalui Dinas Kesehatan dan pembenahan IPAL oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
"Kita tidak hanya menindak, tapi juga membina. Yang belum punya SLHS, silahkan urus ke Dinas Kesehatan. Yang IPAL-nya belum standar, kita verifikasi dan dampingi," jelasnya.
Untuk SPPG yang belum memiliki IPAL, pemerintah memberikan dua opsi, yakni pendampingan pembangunan atau penggunaan paket IPAL berbahan fiber. Ia mengingatkan para pengelola dapur tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan perizinan.
"Jangan pakai calo, urus langsung ke dinas," tegas Edwin.
Simak Video "Video: Pemerintah Ubah Distribusi MBG Jadi 5 Hari Sekolah "
(hsa/hsa)