.webp)
Jalan rusak di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai puluhan titik dengan total panjang mencapai 40 kilometer (km). Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kesulitan memperbaiki 31 titik jalan provinsi tersebut karena terbatasnya anggaran.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB, Ilham Ardiansyah, mengatakan saat ini sedang menyiapkan detail engineering design (DED) sebagai langkah awal penanganan. Namun, realisasi perbaikan fisik masih menunggu ketersediaan anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang tinggal kelonggaran anggaran saja. Kalau ada anggaran, ruas jalan yang sudah ada DED-nya bisa langsung lelang fisik," kata Ilham, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebenarnya telah masuk dalam prioritas penanganan tahun ini. Hanya saja, anggaran yang belum turun ke Bidang Bina Marga membuat proses eksekusi belum dapat dilakukan.
"Sembari menunggu kepastian anggaran kami masih merampungkan perencanaan teknis agar proses lelang dapat segera dilakukan begitu anggaran telah tersedia," imbuh Ilham.
Ilham menjelaskan penanganan jalan rusak tersebut akan dibagi berdasarkan tingkat kerusakan. Kerusakan ringan akan ditangani oleh Balai Jalan, sementara kerusakan sedang hingga berat menjadi tanggung jawab Bidang Bina Marga.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan sejumlah ruas jalan provinsi telah diperbaiki bahkan direkonstruksi pada 2025. Termasuk ruas jalan di wilayah Simpang Pototano serta beberapa ruas jalan strategis di Pulau Lombok.
"Di infrastruktur, kami sudah coba untuk memberikan perhatian yang sama ke Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang mengalami kerusakan bertahun-tahun," ujar Iqbal.
Memasuki tahun 2026, bencana banjir menyebabkan munculnya kerusakan baru di berbagai titik jalan provinsi. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk segera mencari solusi pembangunan jalan yang lebih efisien sekaligus tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem.
Iqbal mengatakan pemerintah tidak hanya fokus pada perbaikan. Melainkan juga berupaya mencari teknologi konstruksi jalan yang lebih kuat dan ekonomis dibandingkan metode konvensional menggunakan aspal.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penggunaan teknologi soil stabilizer dari Australia. Teknologi ini sebelumnya banyak digunakan di sektor pertambangan dan dinilai memiliki tingkat stabilitas tinggi terhadap tekanan air dan kondisi tanah yang labil.
Iqbal menilai pencarian teknologi yang tepat menjadi sangat penting mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas. "Berdasarkan estimasi pemerintah, pembangunan jalan baru dengan metode konvensional membutuhkan biaya sekitar Rp 5 miliar untuk setiap kilometer," pungkasnya.
(iws/iws)
