.webp)
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyebut persentase penduduk miskin di NTT pada September 2025 sebesar 17,50 persen. Angka tersebut turun 1,10 persen poin terhadap Maret 2025 dan turun 1,52 persen poin dibandingkan September 2024.
"Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 1,03 juta orang, menurun 57,09 ribu orang terhadap Maret 2025 dan menurun 76,24 ribu orang terhadap September 2024," ujar Laka Lena saat Rapat Paripurna DPRD NTT dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT Tahun Anggaran 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, laporan tersebut mencatat sejumlah capaian positif indikator makro pembangunan tahun 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai sektor menunjukkan tren perbaikan, mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, hingga penurunan angka pengangguran.
"IPM Provinsi NTT Tahun 2025 sebesar 69,89 poin, meningkat 0,75 poin (1,08%) dari tahun 2024. Peningkatan IPM 2025 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak," jelasnya.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 juga menurun 0,21 persen poin dibandingkan Agustus 2025 dan turun 0,7 persen poin dibandingkan Februari 2024.
"Dibandingkan dengan Agustus 2025 dan turun 0,7 persen poin dibanding pada Februari 2024. Selain itu, Pertumbuhan Ekonomi NTT triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 5,34 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 year on year (y-on-y)," terangnya.
Ia mengatakan untuk pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha industri pengolahan yaitu sebesar 20,35 persen, serta ekspor barang dan jasa.
"Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan yaitu sebesar 20,35 persen. Selain itu, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 26,92 persen," urai dia.
Pemerintah kata dia, dalam melaksanakan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat pada 2025, ada banyak tantangan yang dihadapi.
"Pemerintah Provinsi NTT menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sepanjang Tahun 2025 diwarnai dengan berbagai tantangan dan dinamika pembangunan," katanya.
Meski demikian, Laka Lena mengakui pelaksanaan pembangunan pada 2025 tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk penyesuaian fiskal nasional dan pengendalian defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berdampak pada ruang fiskal daerah.
"Kondisi ini harus jadi momentum memperbaiki tata kelola keuangan dan mendorong penguatan kemandirian fiskal," tukas Laka Lena.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, lanjutnya, telah melakukan sejumlah terobosan, antara lain digitalisasi pembayaran dan retribusi daerah serta pemberian keringanan pajak kendaraan. Upaya-upaya ini diharapkan bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pelayanan dan meminimalisasi potensi kebocoran.
Sejalan dengan itu, upaya mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM juga terus dilakukan,
"Melalui Program One Village One Product (OVOP), saat ini sudah ada 190 UMKM binaan dengan 44 produk unggulan. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT juga menyediakan ruang pemasaran dengan membentuk NTT Mart di 22 kabupaten/kota," jelas Gubernur.
(nor/nor)
