Bencana banjir menerjang empat wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Keempat daerah itu adalah Bima, Dompu, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Ribuan kepala keluarga (KK) terdampak bencana tersebut.
Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin, mengatakan banjir kerap dilihat sebagai bencana alam. Padahal, banjir ini sebenarnya memperlihatkan buruknya sistem dan orientasi pembangunan pemerintah kabupaten (pemkab) maupun pemerintah provinsi (pemprov) di Bumi Gora.
"Kita lihat hari ini, konteks pembangun kita 'lapar lahan'. Contoh saja, izin pertambangan di NTB hingga bulan September 2025 itu ada 718 izin pertambangan, baik dari pusat dan daerah, di kawasan lahan produktif dan hutan," kritik Amri, Rabu (14/1/2026).
Menurut Amri, NTB sejak 2022 ditetapkan sebagai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Maka, setiap ada pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan hidup bisa berdampak langsung ke masyarakat.
"Pembangunan hari ini tidak memiliki pendekatan ekologis. Jadi banjir hari ini tidak bisa disebut sebagai fenomena alam atau bencana saja," ujar Amri.
Amri mengatakan NTB sebagai wilayah rentan banjir tidak diikuti dengan sistem mitigasi dari pemerintah. Pemerintah justru mengeluarkan izin di wilayah yang esensial. Contohnya adalah izin pertambangan rakyat yang tersebar di 14 titik, salah satunya di Sekotong. "Inilah salah satu penyebab juga saya pikir menurut keyakinan," tegas Amri.
Simak Video "Menjelajahi Keindahan Pulau Tak Berpenghuni Gili Bintang di Lombok dengan Berlari Mengelilinginya "
(hsa/hsa)