Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bersumber dari pajak daerah pada 2025 tembus di angka 103,04 persen. Realisasi itu melebihi target Rp 1,675 triliun tahun ini.
Komponen pajak daerah yang melampaui target meliputi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan. Kemudian pajak rokok, pajak alat berat, hingga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB Fathurrahman membeberkan retribusi daerah berhasil mencapai 84,88 persen dari target Rp 956,27 miliar lebih. Sedangkan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 100 persen dari target Rp 90,582 miliar.
"Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 97,33 persen dari target Rp 87,372 miliar, pendapatan transfer 95,97 persen dari target Rp 3,498 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 98,71 persen dari target Rp 182.051 miliar lebih," kata Fathurrahman saat konferensi pers di kantornya, Selasa (30/12/2025).
Secara keseluruhan, Fathurrahman berujar, pendapatan daerah Provinsi NTB terealisasi sebesar Rp 6,25 triliun atau mencapai 96,31 persen hingga 30 Desember 2025. Ia mengatakan Pemprov NTB melakukan berbagai upaya untuk menumbuhkan pembayaran pajak di tengah masyarakat.
Salah satu upaya tersebut adalah pemberian apresiasi kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang aktif menunaikan kewajibannya melalui diskon PKB yang dilakukan akhir tahun ini. Selain itu, Pemrov NTB juga memberikan keringanan PKB kepada masyarakat kurang mampu dan penyandang disabilitas.
Simak Video "Video 2 Anggota DPRD NTB Ditahan Usai Jadi Tersangka Kasus Uang 'Siluman' Pokir"
(iws/iws)