detikBali
Lombok Tengah

DPD RI Desak Pemprov NTB Kembangkan Pariwisata-Energi Terbarukan

Terpopuler Koleksi Pilihan
Lombok Tengah

DPD RI Desak Pemprov NTB Kembangkan Pariwisata-Energi Terbarukan


Sui Suadnyana, Edi Suryansyah - detikBali

Sambutan pimpinan BKSP DPD RI, Mirah Midada Fahmid, dalam Forum Sinergi BKSP DPD RI di Mandalika, Lombok Tengah, Rabu (13/11/2025). Foto: (Edi Suryansyah/detikBali)
Foto: Sambutan pimpinan BKSP DPD RI, Mirah Midada Fahmid, dalam Forum Sinergi BKSP DPD RI di Mandalika, Lombok Tengah, Rabu (13/11/2025). Foto: (Edi Suryansyah/detikBali)
Lombok Tengah -

Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengembangkan potensi berbagai daerah, seperti pariwisata dan energi baru terbarukan (EBT). Pengembangan potensi daerah itu bisa dilakukan melalui kerja sama dengan mitra-mitra potensial dari dalam dan luar negeri.

Pimpinan BKSP DPD RI, Mirah Midada Fahmid, mengatakan sinergi ini penting dilakukan untuk membuka ruang inovasi, memperluas pasar, serta mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.

"Pemprov NTB yang menjadi showcase Forum Sinergi Tahun 2025 kali ini, mulai dari fase penjajakan, persiapan, dan hingga pelaksanaan kegiatan pada hari ini di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika, yang kini mulai diperhitungkan sebagai ikon pariwisata berkelanjutan, khususnya di kawasan timur Indonesia," kata Mirah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu Mirah sampaikan dalam sambutannya dalam Forum Sinergi BKSP DPD RI dengan tema 'Membangun Sinergi untuk Pariwisata Berkelanjutan dan Energi Baru Terbarukan' di Mandalika, Lombok Tengah, Rabu (13/11/2025).

ADVERTISEMENT

Mirah menuturkan, di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, Pemprov NTB mengangkat jargon Makmur Mendunia. Mirah menilai visi itu banyak menawarkan peluang dan kesempatan kerja sama di dunia internasional dalam berbagai sektor, seperti energi baru terbarukan dan pariwisata, termasuk kerja sama melalui skema public-private partnership (PPP) maupun bidang foreign direct investment (FDI).

Senator dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB ini menilai kerja sama dalam dan luar negeri bukan hal yang mudah untuk dikelola. Mengingat, Indonesia saat ini memiliki 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota yang masing-masing memiliki keunggulan dan karakteristik berbeda.

"Maka dari situlah, Forum Sinergi ini mengambil peran penting, menjadi platform untuk mempertemukan potensi daerah dengan mitra internasional, membuka dialog konkret, dan membangun kolaborasi yang menguntungkan satu sama lain," tegas Mirah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Iswandi, menyambut baik dorongan tersebut. Ia menyambut pengembangan potensi daerah untuk dikerjasamakan dengan pihak luar, terlebih dengan kondisi fiskal NTB yang merosot akibat pemotongan dana transfer daerah.

"Acara ini mempunyai makna yang sangat penting bagi kami. Dari segi momentum, NTB masih menjadi daerah yang memiliki dana fiskal rendah. Karena itu, kami sangat merasakan dampak dari forum ini," terang Iswandi.

Iswandi menilai forum diskusi ini sangat baik digelar di tengah persoalan yang dialami oleh daerah-daerah di Indonesia, khususnya di NTB. "Diskusi ini sangat strategis karena program pariwisata dan dan energi baru terbarukan karena sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan di NTB," jelasnya.

Sebagai informasi, acara diskusi forum sinergi BKSP DPD RI dengan tema 'Membangun Sinergi untuk Pariwisata Berkelanjutan dan Energi Baru Terbarukan' itu diikuti oleh puluhan anggota DPD RI dari berbagai dapil, tiga perwakilan duta besar negara sahabat, sejumlah kepala daerah, dan organisasi pengusaha di NTB.




(hsa/hsa)











Hide Ads