6 DPC PPP NTB Membelot ke Kubu Agus Terancam Kena Sanksi

Mataram -

Kisruh internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat Muktamar X di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025), antara kubu Mardiono dan Agus Suparmanto mulai menemukan titik terang. Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

Ketua DPW PPP NTB, Muzihir, menegaskan dengan keluarnya SK tersebut maka tidak ada lagi isu dualisme kepemimpinan di tubuh PPP. Menurutnya, keputusan negara sudah jelas mengakui Mardiono sebagai ketua umum yang sah.

"Alhamdulillah Menteri Hukum mengesahkan Mardiono sebagai Ketua Umum PPP, bukan lagi sebagai pelaksana tugas (plt)," ujar Muzihir di Mataram, Kamis (2/10/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terkait rencana kubu Agus Suparmanto yang disebut akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Muzihir menilai hal itu sebagai hak warga negara. Namun ia menegaskan SK Menkumham bersifat final dan mengikat.

6 DPC PPP NTB Membelot

Muzihir mengungkapkan ada enam ketua DPC PPP di NTB yang sempat membelot ke kubu Agus saat muktamar di Jakarta, termasuk Sekretaris Wilayah (Sekwil) PPP NTB, Muhammad Akri. Keenamnya berasal dari DPC PPP Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Dompu.

"Padahal keenam ini sudah deklarasi bersama Mardiono, sudah buat pernyataan bermaterai, tapi masih ke sana ke mari. Yang tetap tegak lurus mendukung Mardiono adalah Lombok Barat, Lombok Tengah, Kota Mataram, dan Sumbawa," jelasnya.

Muzihir menegaskan DPW PPP NTB akan mengevaluasi sikap DPC yang membelot. Ia memastikan sanksi tegas akan diberikan sesuai arahan DPP, termasuk kemungkinan pergantian kader yang tidak sejalan dengan kepemimpinan Mardiono.

"Saya akan evaluasi. Kalau tidak bisa dibina, ya dibinasakan. Partai ini harus tegas. Tentu restu DPP, saya akan lakukan pembinaan. Kalau masih membelot, kita tindak," tegasnya.

Dalam waktu dekat, Muzihir berencana mengumpulkan seluruh DPC PPP NTB, termasuk yang sempat membelot, untuk konsolidasi internal. Hal itu dilakukan guna memastikan tidak ada lagi manuver politik dari kader.

"Saya akan undang semua DPC termasuk yang membelot tadi. Saya ajak dia jangan lagi manuver-manuver. Mau diterima atau tidak ini kenyataan negara sudah mengakui. Ikut lagi di sana (kubu Agus) makin parah," ujarnya.

Muswil, Muscab, dan Pergantian Sekwil

Muzihir menyebut agenda Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Cabang (Muscab) masih menunggu petunjuk teknis dari DPP untuk menata kembali struktur partai. Ia juga tidak menutup kemungkinan mengganti Sekwil DPW PPP NTB Muhammad Akri, sesuai persetujuan Ketua Umum Mardiono.

"Saya melihat seperti itu. Seperti partai lain itu tergantung DPP. Yang penting ini sudah selesai dulu. Untuk Sekwil pasti berganti. Pasti diganti versi Mardiono. Biar sudah ada. Banyak yang berpotensi Sekwil ini," pungkas Muzihir.