Retret Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak memiliki urgensi. Kegiatan itu disebut hanya meniru program pemerintah pusat.
"Kegiatan ini juga hanya mengekor kegiatan pusat, tanpa arah yang jelas," kata Anggota DPRD NTT Alexander Ofong, Senin (22/9/2025).
Alexander menilai retret ASN tidak relevan dilakukan di tengah serapan anggaran Pemprov NTT yang masih rendah.
"Kegiatan ini tidak punya nilai urgensinya di tengah serapan anggaran yang masih minim. Khususnya belanja modal yang cuma 13 persen lebih," ujarnya.
Menurutnya, Pemprov NTT seharusnya lebih fokus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong penyerapan belanja daerah.
"Harusnya fokus gubernur dan pejabat eselon saat ini adalah kerja, bukan retret. Tingkatkan serapan belanja, dan genjot PAD yang masih jauh dari target. Saat ini baru Rp 780 miliar dari target setelah perubahan Rp 1,7 triliun lebih," urai dia.
Simak Video "Video: Pramono Bakal Lelang Proyek Mulai Akhir Tahun Agar Dana Tak Mengendap"
(dpw/dpw)