.webp)
Sebanyak 677 pejabat eselon I, II, dan III, di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT), akan menjalani retret di Universitas Pertahanan (Unhan) Republik Indonesia (RI) di Belu, NTT. Anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 1 miliar.
"Jadi kegiatan ini diperuntukkan untuk 677 pejabat struktural lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dengan pagu anggaran Rp 1 miliar," kata Kepala Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Yosef Rasi, diwawancarai di kantornya, Senin (22/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yosef menerangkan retret itu akan berlangsung selama 10 dengan dua gelombang. Pada tahap pertama pada 23-27 September 2025 ada 330 peserta dan tahap kedua mulai 1 hingga 5 Oktober akan diikuti 347 peserta.
Menurut Yoset]f, retret itu penting digelar guna meningkatkan kapasitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mempertajam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.
"Selain itu (retret) mendapatkan langkah-langkah kongkret yang dirumuskan masing-masing OPD dalam rangka mendukung visi-misi program dari Pak Gubernur-Wakil Gubernur," tambahnya.
Yosef menegaskan agenda retret itu tidak akan mengganggu kinerja masing-masing OPD. Ini lantaran ratusan pejabat yang ikut retret, tanggung jawab mereka akan diambil alih oleh pelaksana harian (plh).
Dia juga menilai anggaran Rp 1 miliar yang digelontorkan Pemprov NTT sudah sesuai. Bahkan, sebenarnya tidak cukup. "Dari aspek anggaran ini kalau kita lihat dari sisi kegiatan selama sepuluh hari dengan peserta 677 orang, dan uang nominal yang sekian, saya pikir lebih dari itu. Dari jumlah anggaran, dengan peserta dan waktunya kita melihat uang itu tidak cukup, sangat minim sekali. Karena itu setiap peserta itu diminta untuk kontribusi yang kurang-kurang," urai Yosef.
Ia berharap seusai retret para pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT dapat mendukung visi dan misi dari Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma.
"Kami berharap dengan selesainya kegiatan itu ada komitmen bersama yang dibangun dan akan dituangkan dalam nota kesepakatan pimpinan perangkat daerah untuk mendukung visi-misi gubernur dan wakil gubernur selama lima tahun ke depan," pungkas Yosef.
(hsa/hsa)
