Retret Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak memiliki urgensi. Kegiatan itu disebut hanya meniru program pemerintah pusat.
"Kegiatan ini juga hanya mengekor kegiatan pusat, tanpa arah yang jelas," kata Anggota DPRD NTT Alexander Ofong, Senin (22/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alexander menilai retret ASN tidak relevan dilakukan di tengah serapan anggaran Pemprov NTT yang masih rendah.
"Kegiatan ini tidak punya nilai urgensinya di tengah serapan anggaran yang masih minim. Khususnya belanja modal yang cuma 13 persen lebih," ujarnya.
Menurutnya, Pemprov NTT seharusnya lebih fokus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong penyerapan belanja daerah.
"Harusnya fokus gubernur dan pejabat eselon saat ini adalah kerja, bukan retret. Tingkatkan serapan belanja, dan genjot PAD yang masih jauh dari target. Saat ini baru Rp 780 miliar dari target setelah perubahan Rp 1,7 triliun lebih," urai dia.
Politikus NasDem itu juga mempertanyakan capaian dari retret ASN tersebut.
"Kami pun mempertanyakan apa yang mau dicapai dari kegiatan ini? Apa dasar kegiatan ini? Apakah pejabat eselon kita secara moral kerja bermasalah, sehingga diatasi melalui retret ini? Suatu kegiatan harus dilakukan berbasiskan diagnosis permasalahan yang tepat," tegasnya.
Alexander menilai retret ini tidak memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas ASN dalam pelayanan publik. Ia juga menyebut waktu penyelenggaraannya tidak tepat.
"Bagi saya, selain dampaknya sangat kecil dan tidak signifikan, juga tidak tepat waktunya. Karena fokus sekarang, harusnya mengejar penyerapan yang masih sangat rendah, dan kerja fokus untuk menggenjot PAD agar mencapai target," jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov NTT menjadwalkan retret bagi 677 pejabat eselon II, III, dan IV. Kegiatan itu digelar di Unhan Belu dalam dua tahap.
Tahap I akan diikuti 330 peserta pada 23-27 September 2025, sedangkan tahap II berlangsung 1-5 Oktober 2025.
Retret ASN ini menggunakan APBD NTT 2025 dengan total anggaran Rp 1 miliar.
Simak Video "Video: Menkes Targetkan MPPDN Diperluas ke 514 Kabupaten di Indonesia"
[Gambas:Video 20detik]
(dpw/dpw)