DPRD Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengajukan anggaran renovasi ruang sidang paripurna sekitar Rp 45 miliar. Renovasi ini dinilai perlu karena ruangan tersebut sudah tidak lagi efektif menampung peserta sidang.
Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyikapi berbeda. Pemkot menilai masih banyak program prioritas yang harus dituntaskan lebih dulu, di tengah kondisi keuangan daerah yang belum stabil.
"Kita selesaikan dulu satu-satu, apalagi dengan keuangan kita ke depan di 2026," kata Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, saat diwawancarai di ruangannya, Senin (25/8/2025).
Alwan menuturkan, Pemkot Mataram telah menyampaikan pendapat kepada DPRD terkait usulan renovasi ruang paripurna tersebut. Ia menekankan agar dewan menunggu tahapan karena sejumlah program lain sedang berjalan.
"Kami sudah sampaikan sama dewan, kita akan selesaikan dulu satu-satu (program prioritas di Mataram). Begitu selesai, baru kita (lanjutkan dengan pengajuan renovasi ruang sidang paripurna). Kita selesaikan dulu kantor wali kota," jelas Alwan.
Menurutnya, kondisi ekonomi daerah saat ini belum memungkinkan untuk mengeksekusi banyak program sekaligus.
"Yang jelas kita inginkan begitu tahapannya (selesaikan program prioritas dulu). Masalah dana nanti kita pikirkan. Yang penting program ini kita inginkan bergiliran, karena kalau bersamaan uang dananya belum cukup. Kalau semua (dibilang) membutuhkan, semua (tentu) membutuhkan (anggaran), tapi ini kan bertahap juga. Kita juga belum tahu kondisi DAU kita tahun depan bagaimana," beber Alwan.
Sebelumnya, Pemkot Mataram menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2026. Hal ini menyusul keputusan pemerintah pusat yang menetapkan transfer keuangan daerah turun menjadi Rp 650 triliun pada 2026.
Simak Video "Video Prabowo Panggil Menteri ke Kertanegara Malam-malam, Bahas Apa?"
(dpw/dpw)