17 Siswa SMPN 8 Kupang Masih Dirawat, DPR Desak Evaluasi Vendor MBG

17 Siswa SMPN 8 Kupang Masih Dirawat, DPR Desak Evaluasi Vendor MBG

s - detikBali
Kamis, 24 Jul 2025 17:56 WIB
Suasana siswa SMP 8 Kupang diduga keracunan MBG dirawat di IGD RSUD S.K Lerik, Kota Kupang, NTT, Selasa (22/7/2025). (Simon Selly/detikBali)
Foto: Suasana siswa SMP 8 Kupang diduga keracunan MBG dirawat di IGD RSUD S.K Lerik, Kota Kupang, NTT, Selasa (22/7/2025). (Simon Selly/detikBali)
Kupang -

Sebanyak 17 siswa SMPN 8 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih menjalani perawatan di tiga rumah sakit hingga Kamis (24/7/2025). Mereka dirawat setelah diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (22/7/2025).

"Posisi sampai tadi siang itu masih 17 anak yang masih dirawat di rumah sakit. 15 di RSUD S.K Letik, 1 di RS Leona dan 1 di RS Wira sakti. Yang di Leona dan Wira sakti infonya besok baru keluar," kata Kepala SMPN 8 Kupang Maria Theresia Roslin Lana, Kamis (24/7/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Roslin mengaku mulai Jumat (25/7/2025) proses belajar mengajar akan kembali berlangsung di sekolah. Namun yang masih sakit dapat beristirahat hingga pulih.

"Dalam WA grup bersama orang tua juga mereka mengatakan masih trauma untuk makan bergizi gratis di sekolah. Untuk itu saya tidak bisa melarang, itu hak dari pada orang siswa," jelasnya saat menerima kunjungan Anggota DPR RI Anita Jacoba Gah.

ADVERTISEMENT

Anggota DPR Desak Pemkot Kupang Evaluasi Vendor MBG

Anita Gah mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang untuk melakukan evaluasi terhadap vendor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Evaluasi mulai dari persiapan bahan hingga pendistribusian makanan ke sekolah.

"Pak Wali Kota harus panggil mereka (vendor) untuk dievaluasi. Selain itu turunkan ahli gizi dan tinjau dapur mereka untuk lihat penyajiannya itu seperti apa," terang Anita usai melakukan kunjungan kerja ke SMPN 8 Kupang, Kamis.

Anita menegaskan persoalan vendor yang dinilai tidak bertanggung jawab ini akan dibawa ke pemerintah pusat untuk dibahas. "Saya akan angkat ini ke pusat supaya tahu. Kalau vendor-vendor ini dari pemerintah pusat atau daerah yang siapkan. Kalaupun tidak beres vendornya ya gantikan saja," tegas Politikus Demokrat ini.

Anita juga menyoroti peran ahli gizi maupun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kupang. Menurutnya, jika keduanya kerja baik maka proses pembuatan makanan oleh vendor pastinya dilakukan pengawasan.

"Jadi begitu pemerintah jangan jadi pemadam kebakaran. Sudah terjadi baru ngiung-ngiung. Kita ada BPOM dan ahli gizi di sini kalau berfungsi dengan baik artinya makanan ini harusnya diawasi dulu. Setelah ok baru anak-anak disuruh makan," pungkasnya.

Ia menegaskan BBPOM dan ahli gizi harus terjun ke lapangan dan memastikan kelayakan dapur dalam menyajikan makanan bagi anak.




(nor/nor)

Hide Ads