Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Heribertus GL Nabit, tak melanjutkan perjalanan menghadiri kegiatan retret di Akmil Magelang, Jumat (21/2/2025). Hal itu menyusul instruksi Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang.
"Iyo, betul (menunda kegiatan retret di Magelang) sesuai arahan Ketum," kata Heri dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jumat (21/2/2025).
Heri mengatakan sudah dalam perjalanan dari Jakarta ke Magelang saat menerima instruksi Megawati tersebut. Ia putuskan tak melanjutkan perjalanan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah dalam perjalanan ke Magelang," ujarnya.
Heri tak kembali ke Jakarta. Ia memilih bertahan di tengah perjalanan yang terhenti itu. Bupati Manggarai dua periode ini menunggu instruksi lebih lanjut dari Megawati.
"Sesuai bunyi surat, karena sudah telanjur dalam perjalanan, maka berhenti saja sambil menunggu arahan lebih lanjut," kata Heri.
Heri berpasangan dengan Fabianus Abu pada Pilbup Manggarai 2024. Heri-Fabi diusung koalisi empat parpol, yakni PDIP, Golkar, PKB, dan PKN. Heri adalah calon bupati petahana. Heri-Fabi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta bersama ratusan kepala daerah lainnya.
Diketahui Instruksi Megawati itu dikeluarkan setelah KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati.
"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis poin pertama instruksi tersebut.
Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retreat.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.
Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.
"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," bunyi poin kedua. Surat ini ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel lambang PDIP.
(nor/nor)