Megawati Minta Kepala Daerah dari PDIP Tunda Retret Bareng Prabowo

Nasional

Megawati Minta Kepala Daerah dari PDIP Tunda Retret Bareng Prabowo

Matius Alfons Hutajulu - detikBali
Jumat, 21 Feb 2025 06:26 WIB
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menerima ucapan ulang tahun hingga tumpeng dari anggota DPRD PDIP seluruh Indonesia di Grand Ballroom Theatre JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).
Foto: Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Dok. PDIP)
Jakarta -

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, meminta kepala daerah dari kadernya menunda kegiatan retret dengan Presiden Prabowo Subianto. Permintaan itu dilakukan Megawati melalui surat edaran.

Megawati meminta hal itu seusai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus buron Harun Masiku. Megawati meminta seluruh kader PDIP siaga.

Instruksi Megawati tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2/2025). Surat ini ditandatangani Megawati dan dicap stempel lambang PDIP. Jubir PDIP, Guntur Romli, membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via WhatsApp (WA). Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis poin pertama instruksi tersebut dilansir dari detikNews.

Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang jika sudah telanjur menuju area retret. "Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.

ADVERTISEMENT

Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai. "2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," bunyi poin kedua.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!




(iws/gsp)

Hide Ads