.webp)
Warga Gili Meno, Desa Gili Indah, Lombok Utara, bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendatangi dua kementerian di Jakarta untuk mengadukan krisis air yang terjadi berlarut-larut. Kementerian yang didatangi adalah Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Krisis air parah sudah terjadi setahun terakhir.
Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin mengatakan salah satu tujuan hearing (dengar pendapat) yang dilakukan ini bertujuan untuk menuntut PT Tiara Citra Nirwana (TCN). Walhi menuding perusahaan tersebut telah merusak ekosistem di Gili Meno.
Menurut Amri, perusahaan yang sempat mengelola air bersih di Gili Meno dan Gili Trawangan itu telah menyebabkan krisis air berkepanjangan. Dampaknya dirasakan puluhan keluarga di Gili Meno.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami bersama warga Gili Meno ini mendesak Kementerian Lingkungan Hidup khususnya di bidang penegakan hukum untuk mengusut perusahaan atas perusakan dan krisis air yang dialami warga," ujar Amri melalui WhatsApp, Rabu (19/2/2025).
Walhi juga membawa beberapa dokumen bukti krisis air dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pengeboran air oleh PT TCN yang disetop oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Seluruh dokumen telah diserahkan ke bagian Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup.
"Salah satu dokumen yang kami bawa itu proses pendampinganWalhi kepada warga, kronologi perusakan, berita acara oleh PTTCN Lombok Utara terkait pencemaran, dan ada juga dokumen keadaan warga hari ini yang memanfaatkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan diMeno," tegas Amri.
Selain menemui Kementerian LH, lima perwakilan warga Gili Meno juga berupaya mendatangi Kementerian KP serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) untuk mengadukan krisis air bersih di Gili Meno.
"Kami berencana mendatangi Kementerian KKP dan Komnas HAM besok. Rencana juga akan kami datangi Komisi IV DPR RI," tegas Amri.
(Ahmad Viqi/hsa)
