.webp)
Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 sebesar Rp 318 Miliar. Target tinggi itu ditetapkan lantaran PAD Manggarai Barat terus meningkat dalam empat tahun terakhir.
"Kami lebih memilih menargetkan PAD yang tinggi dengan pertumbuhan progresif daripada sekadar mencapai target rendah dengan persentase 100 persen," kata Edi Endi dalam siaran pers, Jumat (14/2/2025).
Menurut Edi Endi, digitalisasi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat dalam empat tahun terakhir telah berkontribusi besar terhadap peningkatan PAD. PAD Manggarai Barat 2021 yang sebesar Rp 154,7 miliar terus meningkat menjadi Rp 190,8 miliar pada 2022, Rp 248,8 miliar pada 2023, dan Rp 273,9 miliar pada 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edi Endi menilai pemerintah daerah harus berfokus pada optimalisasi PAD untuk mendukung kemandirian fiskal. Ia menyoroti struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Manggarai Barat yang masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBN yang kini pengelolaannya lebih ketat dengan adanya DAU Bebas dan DAU Spesifik Grant.
DAU Bebas digunakan untuk pembiayaan umum seperti gaji pegawai. Adapun DAU Spesifik Grant harus dialokasikan untuk bidang tertentu seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Selain itu, kata Edi Endi, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 turut berdampak pada postur APBD. Sehingga, optimalisasi PAD menjadi langkah utama dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan daerah.
"Dengan kondisi ini, kami harus lebih fokus pada peningkatan PAD agar program yang sudah direncanakan dapat berjalan optimal," tegas Edi Endi.
Edi Endi mendorong sejumlah langkah strategis untuk mencapai target tinggi PAD 2025. Berbagai langkah strategis itu seperti pendataan ulang wajib pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan daerah, mengembangkan industri unggulan daerah untuk menarik lebih banyak investor, meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing tinggi, serta memperluas akses dan koneksi antar daerah untuk memperkuat ekonomi lokal.
Selain itu, juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak daerah, memperkuat koordinasi antar-OPD guna memastikan kebijakan berjalan efektif, dan membangun kolaborasi aktif dengan DPRD dalam mengawal kebijakan fiskal.
(iws/iws)
