.webp)
Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram dalam penanganan abrasi pantai di sejumlah titik rawan. Total anggaran yang diusulkan BWS Nusa Tenggara I mencapai Rp 250 miliar.
"Kami berkolaborasi dengan pemkot terkait penanganan bencana di Kota Mataram ini, kami akan tangani segera mulai dari Pantai Bintaro sampai Pantai Mapak," kata Kepala Bidang (Kabid) Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BWS Nusa Tenggara I, Lukman, saat diwawancarai di Kantor Wali Kota Mataram, Selasa (4/2/2025).
Menurut Lukman, penanganan jangka panjang untuk mengatasi abrasi di sepanjang 9 km garis pantai di Kota Mataram dengan menggunakan riprap dan breakwater. Namun, BWS tidak bisa menangani seluruh titik abrasi di sepanjang 9 km, melainkan hanya bisa menangani 4 km garis pantai dengan titik rawan yang cukup besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sepanjang 4 kilometer itu, kebutuhannya sekitar Rp 250 miliar. Itu dari Bintaro, Ampenan sampai Mapak, Sekarbela. Desainnya sudah ada dari kami (untuk penanganan di 4 kilometer tersebut)," jelas Lukman.
Lukman menjelaskan BWS sebelumnya telah melakukan pengusulan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait permasalahan abrasi di Mataram. Sayangnya, hingga kini belum ada respons terkait pengusulan anggaran tersebut.
"Sebenarnya ini (pengusulan anggaran ke pusat) sudah kami usulkan, tetapi belum di-approve, tetapi kami coba usulkan lagi. Kami akan prioritaskan mana yang terdampak, maka itu yang akan kami prioritaskan," jelas Lukman.
Sebelumnya, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana berharap pemerintah pusat bisa memberi dukungan dana untuk pembangunan riprap atau pemecah gelombang di sepanjang pesisir Mataram. Ia menyebut pembangunan riprap membutuhkan anggaran sekitar Rp 145 miliar.
"Memang kalau riprap ini butuh intervensi dari kementerian. Setidaknya Pemprov NTB bisa mengafirmasi yang jadi harapan kami," kata Mohan sebelumnya.
(hsa/gs[p)
