Enam Kecamatan di Kupang Terendam Banjir, Jalan Terputus

Kupang -

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), melaporkan enam kecamatan terdampak luapan banjir akibat cuaca ekstrem. Enam kecamatan tersebut adalah Kupang Tengah, Kupang Timur, Sulamu, Fatuleu Barat, Amfoang Barat Laut, dan Amfoang Utara.

"Data sementara per tadi malam itu ada enam kecamatan yang terdampak bencana cuaca ekstrem, yaitu hujan disertai banjir deras," ujar Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kupang, Smit Fanggi, Sabtu (1/2/2025).

Smit menjelaskan, di Kecamatan Kupang Tengah, Desa Oebelo terdampak 41 kepala keluarga (KK), sementara Desa Tanah Merah 27 KK. Di Desa Oelpuah, jalan tani menuju persawahan Naben Tasipa putus total.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Banjir juga meluap di sepanjang Jalan Timor Raya. Rumah dan tempat usaha garam ada yang terendam banjir," jelas Smit.

Daerah terdampak di Kecamatan Kupang Timur, Desa Nunkurus sebanyak 4 KK, sementara di Kelurahan Naibonat 40 KK. Di Kecamatan Sulamu, terdapat 16 KK terdampak.

Kecamatan Amfoang Utara, jalan poros tengah menuju Amfoang Tengah dan Amfoang Selatan putus total. Sementara di Kecamatan Amfoang Barat Laut, Desa Saukibe mengalami longsor dan banjir yang merendam permukiman warga serta lahan pertanian. Di Desa Honuk, dua sekolah dasar, 4 KK, serta fasilitas kesehatan seperti Pustu dan Polindes masing-masing satu unit terendam banjir.

Sementara di Kecamatan Fatuleu Barat, Jembatan Sungai Siumate putus total akibat banjir besar. Selain itu, satu unit taman kanak-kanak (TK) dan satu sekolah dasar (SD) juga terendam banjir.

"Ada KK yang terdampak dan sementara mengungsi di kebun warga yang berada di ketinggian," beber Smit.

Smit menegaskan, laporan dari desa-desa terdampak belum sepenuhnya masuk ke BPBD karena kendala jaringan telekomunikasi.

"Data selengkap mengenai jumlah jiwa, KK, fasilitas umum, infrastruktur, rumah warga dan lahan pertanian, itu belum masuk semua. Kami terus berkoordinasi dengan setiap kepala desa agar segera melaporkan dampaknya," pungkas Smit.