.webp)
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) memperbaiki tata kelola pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang menjadi daerah dengan jumlah PMI terbanyak di NTB.
"Salah satunya kami menata tata kelola PMI di NTB, terutama Lotim. Lotim paling banyak PMI, sehingga kami fokus pelayanan (ke sana)," kata Karding saat kunjungan kerja di Mataram, Rabu (11/12/2024).
Karding menekankan pentingnya peran kepala desa, RT, dan perangkat desa lainnya dalam mensosialisasikan bahaya menjadi PMI ilegal. Ia juga meminta Pemprov NTB mengkaji negara tujuan PMI yang tidak memberikan kesejahteraan memadai, seperti Arab Saudi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karding menambahkan bahwa meski menghadapi berbagai tantangan, PMI telah berkontribusi besar terhadap pengurangan pengangguran di Indonesia. Saat ini, kebutuhan PMI dengan keterampilan (skill) mencapai satu juta orang per tahun, namun Indonesia baru mampu memenuhi 267 ribu.
"Saya membayangkan jika kita bisa mengirim 500 ribu PMI setiap tahun, banyak pengangguran yang bisa terurai. Apalagi untuk PMI dengan skill tinggi, gajinya sangat sejahtera," katanya.
Ia mencontohkan gaji PMI di Jepang yang mencapai Rp 20 juta-Rp 25 juta per bulan dan di Korea Selatan sekitar Rp 15 juta-Rp 23 juta per bulan. Menurutnya, besaran gaji tersebut sangat mendukung peningkatan kesejahteraan para pekerja migran.
(dpw/dpw)
