Kementerian PPMI Dorong Pemda Alokasikan Subsidi Pelatihan Pekerja Migran

Mataram

Kementerian PPMI Dorong Pemda Alokasikan Subsidi Pelatihan Pekerja Migran

Nathea Citra - detikBali
Rabu, 11 Des 2024 19:50 WIB
Menteri PPMI Abdul Kadir Karding saat diwawancarai di Mataram, NTB, Rabu (11/12/2024).
Menteri PPMI Abdul Kadir Karding saat diwawancarai di Mataram, NTB, Rabu (11/12/2024). (Foto: Nathea Citra/detikBali)
Mataram -

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memperbanyak lembaga pelatihan pekerja migran. Pemprov NTB juga diminta mengalokasikan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk subsidi pelatihan bagi PMI.

Dorongan ini muncul karena NTB merupakan salah satu penyumbang pekerja migran Indonesia (PMI) terbesar di Tanah Air.

Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding, menyatakan keberadaan lebih banyak lembaga pelatihan akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan PMI untuk pelatihan, sehingga mereka tidak perlu pergi ke luar daerah seperti Jakarta, Surabaya, atau Bali.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami dorong bersama bagaimana caranya agar lembaga pelatihan diperbanyak agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta, Surabaya, atau Bali untuk pelatihan. Cost-nya tinggi," kata Karding dalam kunjungan kerja di Mataram, Rabu (11/12/2024).

Ia menjelaskan, biaya yang harus dikeluarkan PMI untuk bekerja ke Taiwan mencapai Rp25 juta. Biaya tersebut mencakup tes kesehatan, tes psikis, tes jasmani, dan lainnya di luar harga tiket pesawat.

"Jadi, kami berharap gubernur bisa memperbanyak kerja sama dengan lembaga pelatihan. Atau kita minta pengusaha dalam negeri maupun luar negeri untuk mendukung pelatihan ini," imbuhnya.

ADVERTISEMENT

Karding juga mendorong Pemprov NTB mengalokasikan sebagian APBD untuk subsidi pelatihan bagi PMI. Menurutnya, subsidi ini sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Kalau Pemprov NTB tidak mau menganggarkan, lebih baik tidak usah mengirim PMI.

"Rakyat kita kasihan, dan nama bangsa kita jadi jelek," tegasnya.

Ia juga memaparkan skema pembentukan lembaga pelatihan di NTB yang dirancang untuk melatih PMI dalam bahasa negara tujuan, keterampilan khusus, dan sertifikasi. Dengan pelatihan ini, PMI diharapkan tidak hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga, tetapi juga sebagai tenaga kerja dengan keterampilan tinggi. Dengan skill yang baik, PMI bisa mendapatkan kesejahteraan lebih dan meningkatkan citra bangsa.




(dpw/nor)

Hide Ads