.webp)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membangun empat titik pusat pengendalian operasi (pusdalops) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Peletakan batu pertama pembangunan pusdalops digelar di kantor BPBD Provinsi NTB, pada Kamis (5/12/2024).
Pembangunan pusdalops tersebut dilatarbelakangi karena NTB merupakan daerah ring of fire atau daerah rawan bencana. Sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas BPBD untuk melakukan antisipasi bencana, koordinasi, dan pengendalian ancaman bencana yang ada di daerah.
Kepala Pusdalops BNPB Bambang Surya Putra menjelaskan akan ada empat titik lokasi pembangunan pusdalops di NTB. Di antaranya, 3 di kabupaten/kota dan 1 di provinsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dibangun di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, dan satu di provinsi," katanya di Mataram, Kamis (5/12/2024).
Selain itu, akan dibangun juga command center atau pusat pemantauan bencana. Command center akan difasilitasi dengan teknologi penerimaan informasi bencana dari BMKG dan stakeholder terkait serta sarana-prasarana keposkoan sebagai antisipasi ketika terjadi bencana.
"Ketika terjadi bencana pada detik pertama informasi itu diterima oleh kepala daerah, maka detik itu juga bisa diaktivasi menjadi posko tanpa menunggu adanya posko daerah, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyatakan pembangunan pusdalops merupakan salah satu upaya Pemerintah RI dalam menanggulangi bencana. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia menempati posisi kelima.
Terlebih lagi, NTB yang cukup rawan dan kerap kali dilanda bencana. Pada 2018, NTB dilanda gempa bumi yang menyebabkan banyak korban berjatuhan. Meski tidak menyebabkan tsunami, namun Suharyanto menegaskan pasti akan terjadi bencana serupa dalam 100 atau 200 tahun ke depan.
"Indonesia salah satu negara yang risiko bencana tertinggi. Terutama untuk NTB, kami masih ingat 2018 terjadi gempa bumi dan tsunami kecil. Tapi di sebelahnya (NTT), 1992 terjadi tsunami besar. 2004, 200 ribu rakyat Indonesia menjadi korban Tsunami Aceh," katanya saat ditemui di Kantor BPBD NTB, Kamis.
Suharyanto menyebut pembangunan pusdalops di beberapa daerah di Indonesia, termasuk NTB, menjadi sangat penting mengingat tingginya risiko bencana di daerah ini. Pembangunan ini akan dilakukan selama 150 hari menggunakan anggaran BNPB yang dipinjam dari Bank Dunia.
"Kalau hanya mengandalkan APBN tentu saja membutuhkan waktu yang lama untuk kami meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman tsunami. Sehingga tahun 2020, World Bank bekerja sama dengan BNPB dan BMKG untuk meningkatkan ketangguhan Indonesia menghadapi bencana tsunami," jelasnya.
Ia meminta kepada BPBD NTB beserta BPBD tiga kabupaten/kota untuk melakukan pembangunan sesuai dengan target. Sebab anggaran dari pinjaman bank.
"Saya mohon dari mulai nanti diletakkan batu pertama penuhi waktunya. Tidak boleh mundur dari 150 hari. Kalau maju lebih bagus, kualitas juga sesuai dengan standar yang diharapkan," tandasnya.
(nor/nor)
