.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan Unit Layanan Disabilitas. Unit serupa telah lebih dulu diluncurkan di sejumlah provinsi, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ketua I Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD Provinsi NTB Khalid menjelaskan pembentukan unit ini bertujuan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas terkait perlindungan saat terjadi bencana. "Berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi, penyediaan layanan, dan kolaborasi guna meningkatkan aspek inklusi dalam penanganan bencana," kata dia di Mataram, Selasa (3/12/2024).
Khalid menuturkan isu inklusi disabilitas dalam penanggulangan bencana juga disinggung dalam Peraturan Daerah (Perda) NTB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Disabilitas. Menurutnya, Perda tersebut mengamanatkan BPBD NTB untuk menyiapkan fasilitas untuk mendukung pemenuhan hak disabilitas dalam penanggulangan bencana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami berharap dari unit ini akan terbentuk sebuah sistem pelayanan terhadap teman-teman disabilitas dalam bentuk akses," imbuhnya.
Sekretaris BPBD NTB Ahmad Yani mengatakan para difabel di NTB selama ini mengalami keterbatasan akses. Termasuk akses ke pemerintah, swasta, maupun dalam aspek kebencanaan.
Nantinya, Ahmad Yani berujar, unit layanan disabilitas ini akan bekerja sama dengan BPBD NTB untuk mengedukasi dan memberikan pelatihan kepada para difabel terkait langkah-langkah penyelamatan diri saat bencana. Ia berharap unit serupa juga dapat dibentuk di seluruh kabupaten/kota di NTB.
"Kami segera melakukan koordinasi dengan teman-teman di Unit Layanan Disabilitas untuk memperluas layanan ini ke seluruh wilayah NTB," ujar Ahmad Yani.
Ahmad Yani menuturkan unit layanan tersebut juga mencakup aksesibilitas para difabel melalui fasilitas umum yang ramah disabilitas. Ia mencontohkan salah satu hotel di NTB yang telah menyiapkan jalur evakuasi, layanan informasi, dan komunikasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
"Kami berharap program ini dapat merambah hingga ke tingkat kabupaten/kota, dengan koordinasi yang baik antara BPBD dan Unit Layanan Disabilitas," pungkasnya.
(iws/nor)
