Pemerintah Siapkan 2.700 Rumah untuk Pengungsi Erupsi Lewotobi

Pemerintah Siapkan 2.700 Rumah untuk Pengungsi Erupsi Lewotobi

Simon Selly - detikBali
Kamis, 21 Nov 2024 14:31 WIB
Menko PMK Pratikno saat memimpin rapat bersama terkait penanganan korban dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. (Humas Pemprov NTT)
Foto: Menko PMK Pratikno saat memimpin rapat bersama terkait penanganan korban dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. (Humas Pemprov NTT)
Kupang -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah menyiapkan sekitar 2.700 rumah bagi para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pembangunan segera dilakukan bila sejumlah aspek sudah siap. Seperti izin kehutanan, infrastruktur, keamanan, serta aspek geologi.

"Kami akan siapkan sampai 2.700 rumah. Bahkan penyiapan dan pembuatan bahan baku pembangunan akan memaksimalkan sumber daya yang ada di sekitar masyarakat di Flores Timur. Dengan demikian, sekaligus akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar atau penyintas," jelas Maruarar seusai rapat tingkat menteri (RTM), dalam siaran pers yang diterima detikBali, Kamis (21/11/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rapat tingkat menteri itu berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan dipimpin oleh Menko PMK Pratikno.

ADVERTISEMENT

Menurutnya, saat ini jumlah pengungsi yang terpusat di posko-posko pengungsian sudah berkurang. Sebagian besar sudah mengungsi secara mandiri.

"Jumlah pengungsi terpusat sudah mengalami penurunan, sedangkan yang lebih banyak adalah pengungsi mandiri yang bergabung ke sanak keluarga di sekitar," kata Pratikno.

Untuk mengantisipasi musim hujan, dia melanjutkan, pemerintah segera membangun hunian sementara untuk pengungsi. Hunian sementara dibangun bersamaan dengan mempersiapkan proses relokasi dan pembangunan hunian tetap.

"Kami memastikan bahwa semua rencana, mulai dari renovasi rumah hingga pembangunan hunian tetap berjalan secara bersamaan, dengan cara itu kita akan bisa memberikan layanan yang baik bagi masyarakat terdampak," jelas Pratikno.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur NTT Andriko Noto Susanto mengungkapkan dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai konflik akibat sengketa tanah adat di Kecamatan Adonara Barat, Flores Timur.

"Ini merupakan upaya-upaya dan bentuk tanggung jawab serta resposn cepat pemerintah, baik pusat dan daerah untuk fokus dalam percepatan penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dan juga konflik sosial yang terjadi di Flores Timur," ujar Andriko.

"Kami terus berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan dan penanganan yang terbaik bagi para korban erupsi Gunung Lewotobi dan juga konflik sosial di Adonara, sehingga semuanya berangsur pulih," pungkas Andriko.

Rapat tingkat menteri itu juga dihadiri oleh sejumlah menteri. Ada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Kemudian, ada Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus, hingga Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priono.




(hsa/hsa)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads