.webp)
Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Bima Arya menekankan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Nusa Tenggara Barat (NTB) maupun provinsi lainnya, agar bersifat netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Jika melanggar, sanksi berat akan dijatuhkan kepada para ASN. Hal itu disampaikan Arya dalam kunjungan di Mataram, Selasa (5/11/2024).
"(Kemendagri) sudah mengeluarkan surat edaran, juga menyampaikan arahan secara langsung tentang netralitas ASN. Jadi sekaligus ini juga membuka ruang kepada warga bagi yang menemukan indikasi-indikasi pelanggaran, silahkan dilaporkan, silakan diproses," kata Arya di Mataram, Selasa (5/11/2024).
Menurut Arya, netralitas ASN telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Pemilu, bahkan Bawaslu juga berada di dalam UU tersebut. Salah satu tugas Bawaslu dalam pilkada ialah mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, mencegah praktik politik uang, hingga mengawasi netralitas ASN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kemudian dari Bawaslu pada saat investigasinya menunjukkan bukti-bukti keterlibatan ASN, tentu kami akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari mulai sanksi teguran, peringatan, dan mungkin kalau (buktinya) berat, itu arahnya ke pemberhentian," tegas Arya.
Sebelum memberikan sanksi berat kepada ASN yang murni terlibat dalam netralitas ASN, Arya menuturkan harus ditelusuri lagi rekomendasi Bawaslu seperti apa. Jika murni memang melakukan pelanggaran ketat, maka sanksi tegas akan diberlakukan.
"Kalau memang pelanggaran berat, ya sesuai dengan saksi yang terberat yang diatur oleh UU. Tapi lagi-lagi kita harus melihat kasus perkasusnya seperti apa. Karena jangan sampai juga tergiring ke arah spekulasi politik yang belum pasti. Jadi harus betul-betul ada pembuktian," tutur mantan Wali Kota Bogor tersebut.
Di sisi lain, terkait isu kebocoran data pemilih potensial di Kemendagri, Arya memastikan tidak terjadi kebocoran data para pemilih potensial. Pasalnya, setiap data sudah terenkripsi dan pasti dilindungi.
"Oh tidak (tidak ada kebocoran data), karena data sudah terenktipsi, dan proses coklit juga sudah direkap dan sudah pasti dilindungi. Apalagi kami juga bekerja sama dengan BSSN, jadi ada sistem yang melindungi itu (data pemilih (potensial). Jadi Insyaallah ikhtiar maksimal, aman, dan terjaga," tandas Arya.
(hsa/hsa)
