.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin meminta para aparatur sipil negara (ASN) di Lombok Timur untuk berhati-hati berkomentar dan menyukai unggahan saat menggunakan media sosial (medsos) selama momen Pilkada Serentak 2024. Sejauh ini sudah 20 ASN dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena dugaan melanggar netralitas.
"Informasi yang saya dapatkan dari Bawaslu bahwa adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN. Sejauh ini ada 20 ASN yang sudah dilaporkan ke BKN, dan terkait kerawanan di NTB ini terbilang masih tinggi menurut IKP 2024," beber Hassanudin saat Deklarasi Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Lombok Timur 2024 di kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (3/10/2024).
Dia berharap selama tahapan Pilkada 2024 situasi di Gumi Patuh Karya -julukan Lombok Timur- tetap terjaga dengan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Suksesnya pilkada serentak ini tentunya dapat dilihat dari sejauh mana para ASN, pengawas, dan penyelenggara menjaga sikapnya. Oleh karena itu menjaga netralitas itu sangat penting. Mulai dari diri kita sendiri," imbuh Hassanudin.
Hassanudin berharap acara deklarasi netralitas tak sekadar seremonial semata. Ia meminta agar kegiatan tersebut dibuat sebagai bentuk komitmen sebagai pelayan publik yang diwajibkan untuk netral dalam proses pemilihan.
"Deklarasi ini bukan sekedar seremonial. Melainkan menjadi pengingat bagi kita semua, untuk terus menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme," imbuhnya.
Di tempat yang sama, Pj Bupati Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik mengatakan deklarasi diikuti oleh seluruh ASN eselon II dan III di Lombok Timur. Kegiatan itu juga diikuti oleh 239 kepala desa dan 15 lurah.
"Ini penting dilakukan agar kita sebagai ASN dan pejabat publik ini tahu batas-batas kerja saat melakukan pelaksanaan pelayanan publik. Karena itu kita harus netral," katanya.
Juaini menyebut banyak ASN, kades maupun PPPK di Lombok Timur yang diperiksa oleh Bawaslu. Terbanyak itu gara-gara unggahan maupun sikap di media sosial.
"Setelah dipanggil mereka mengaku jika tidak sengaja dalam melakukan perbuatan itu. Makanya ini sangat penting agar kita sadar batas kita sebagai pelayan publik," pungkasnya.
(hsa/gsp)
