.webp)
Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Bima Arya menyoroti soal 1,5 juta pemilih pemula yang belum melakukan perekaman e-KTP menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Hal itu disampaikan saat kunjungan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (5/11/2024).
"Ada 1,5 juta pemilih pemula yang datanya belum direkap, tidak saja di daerah perbatasan dan di pinggiran, tetapi juga di kota-kota besar," kata Arya.
Mantan Wali Kota Bogor itu menuturkan untuk mengejar 1,5 juta pemilih pemula agar segera melakukan perekaman, Kemendagri akan mengecek langsung ke sejumlah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Indonesia, tak terkecuali di NTB. "Pengecekan perekaman data ke beberapa Dukcapil ini sebagai sampel saja. Jadi 1,5 juta pemilih pemula ini harus dijamin (haknya)," jelas Arya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arya menekankan kepada para stakeholder terkait untuk terus berkoordinasi dan jemput bola mengejar angka 1,5 juta pemula yang hingga saat ini belum melakukan perekaman. Padahal, beberapa pekan lagi Pilkada 2024 akan digelar.
"Data secara nasional ada 1,5 juta orang yang belum perekaman, ini pentingnya Dukcapil jemput bola dan berkoordinasi dengan lurah, desa, camat untuk melakukan penyisiran," imbuh Arya.
Di sisi lain, Arya menambahkan, Ditjen Dukcapil Kemendagri membuka hotline untuk masyarakat jika ingin menyampaikan laporan terkait layanan perekaman e-KTP. Arya juga menjelaskan tujuan diadakannya Rakornas Dukcapil 2024 sebagai dukungan penuh dalam hal pemutakhiran data pemilih pemula, masyarakat marjinal, rentan hingga disabilitas.
"Kami membuka masukan laporan dari warga apabila ada segmen yang ditengarai belum terekam, terdata," tandasnya.
Sementara itu, dari data Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB ada 43 ribu pemilih pemula di NTB yang belum melakukan perekaman e-KTP.
(nor/gsp)
